BONTANG – Pasca keluarnya putusan dari Pengadilan Tinggi Kaltim, pihak penggugat dalam hal ini Muh Idhan mengajukan kasasi. Atas perkara sengketa lahan kantor Kelurahan Berbas Pantai.

Kuasa hukum penggugat Raidon Hutahaean mengatakan putusan banding masih merugikan kliennya.  “Kami keberatan terhadap putusan itu. Sehingga tidak kami terima. Landasan kami mengajukan kasasi,” kata Raidon.

Diketahui putusan banding ialah menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Bontang. Meski hakim menerima permohonan banding dari penggugat. “Hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon tanggal 6 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut,” kata Hakim Ketua PT Kaltim Sucipto.

Sebelumnya, hakim Pengadilan Negeri Bontang menolak gugatan yang diajukan penggugat bernama Muh Idhan. “Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.850.000,” ucap Manik.

Upaya mediasi telah dilakukan oleh PN Bontang. Hasilnya pun buntu sehingga hakim langsung melakukan pemeriksaan saksi dan dokumen. Berdasarkan petitum yang diajukan penggugat menyatakan tergugat dalam hal ini Pemkot Bontang melakukan perbuatan melawan hukum.

Penggugat mengklaim sebagai pemilik lahan yang sah atas sebidang tanah yang terletak di RT 23 Kelurahan Berebas Pantai. Dengan ukuran luasan 1.045,5 meter persegi.

Dengan kelengkapan bukti yang dimiliki yakni akta jual beli No.23/PPAT/BTG/1982 tertanggal 11 Pebruari 1982. Dijelaskan dia, penggugat juga meminta ganti rugi senilai Rp 2.613.750.000. Ditambah biaya kerugian materiil sebesar Rp1 miliar. Serta membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000.

Akibatnya, rencana pembangunan kantor Kelurahan Berbas Pantai gagal di tahun ini. Padahal alokasi anggaran telah masuk pada APBD tahun ini. Nominalnya sekitar Rp 2 miliar. Proses pembangunan bakal menunggu perkara ini rampung. (ak/ind)