SAMARINDA. Menurut hasil Survei Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) 2022 di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI, menempatkan Kalimantan Timur sebagai Provinsi peringkat ke-7 dalam Tingkat Kegemaran Membacanya dengan skor TGM 66,88.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengatakan bahwa organisasi masyarakat menjadi penting dalam usaha meningkatkan literasi di Kaltim. "Jadi urgensinya karena kami merasa tidak mungkin jika kita ingin betul-betul meningkatkan literasi Kaltim ke level yang sudah nasional, berarti kita harus melibatkan organisasi masyarakat dan tidak hanya bergantung pada pemerintahan," ujarnya pada awak media.

Ia menekankan bahwa pemerintah perlu memahami bahwa literasi bukanlah tugas semata dari OPD tertentu, tetapi harus melibatkan berbagai komunitas dan pihak terkait.

Ia juga mengakui bahwa salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh komunitas literasi adalah pendanaan. "Saya pikir salah satu hambatan dari inisiatif komunitas adalah pendanaan," bebernya. Hetifah menjelaskan bahwa saat memberikan bantuan, legislatif terbatas pada komunitas yang memiliki badan hukum atau legalitas. Padahal banyak inisiatif sastrawan atau penggiat literasi yang belum memiliki badan hukum, meskipun layak mendapatkan dukungan.

Hetifah pin mengajak para komunitas penggiat literasi di Samarinda untuk bersinergi.

Hetifah meminta komunitas memiliki manajemen gerakan melalui 4 indikator. Yakni program yang berkualitas, penerima manfaat yang relevan, kerelawanan yang profesional, dan kemitraan.

"Sambil belajar menghasilkan ide karya, komunitas juga dilatih menjadi pustaka. Sehingga mereka mampu membuat taman baca dengan kemampuan yang mumpuni," ucapnya pada awak media.

Dengan antusiasme anak muda dalam meningkatkan literasi, maka Hetifah meminta agar pemerintah bisa mendukung kegiatan mereka. Mengingat, mereka juga menginginkan adanya kbantuan finansial untuk menambah khasanah buku maupun jegiatan yang mekibatkan masyarakat.

"Pemerintah tetap memfasilitasi. Koleksi bukunya kita tambah, komunitas penulis bisa kita bantu," ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor Bahasa Kaltim Halimi Hadibrata menyarankan agar komunitas bisa bersinergitas dan membuat suatu perwakilan berupa forum literasi agar bisa memiliki legalitas. Sehingga forum tersebut bisa meminta bantuan finansial kepada pemerintah.

Jika tidak memungkinkan, komunitas-komunitas bisa meminta dana bantuan kepada perusahaan swasta melalui dana CSR.

"Bisa dibantu oleh perusahaan melalui dana CSR. Bisa menggunakan portfolio atau rekomendasi dari pihak terkait, seperti kelurahan atau kepala desa di wilayah kegiatan komunitas itu. Jadi nggak usah menggunakan badan hukum," pungkasnya. (mrf)