TANJUNG REDEB – Labuan Cermin hingga kini masih ditutup untuk umum, imbas dari tudingan pihak kampung yang menyebut tidak transparansi dalam pengelolaan lokasi wisata tersebut.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau Ilyas Natsir mengatakan, pihaknya akan duduk bersama dengan aparatur kampung, BUMK dan juga Camat Bidukbiduk membahas masalah ini. Karena dengan ditutupnya Labuan Cermin juga mematikan usaha-usaha masyarakat yang berdagang di area dermaga.
Dikatakan Ilyas Natsir, penutupan sebenarnya tidak perlu dilakukan. Mengingat, Labuan Cermin merupakan salah satu objek wisata andalan di Bidukbiduk. Ia menegaskan, jika terus-menerus ditutup, wisatawan yang sudah jauh-jauh dari Tanjung Redeb akhirnya kecewa, karena tidak bisa menikmati beningnya danau dua rasa tersebut. “Wisatawan pasti kecewa. Jika ditutup terlalu lama,” ucapnya.
Sebelumnya, objek wisata Labuan Cermin di Kampung Bidukbiduk, Kecamatan Bidukbiduk, ditutup sementara sejak 21 Januari 2023 lalu. Pemberitahuan itu disampaikan melalui surat pemberitahuan yang dibagikan di media sosial (medsos).
Hal itu pun dibenarkan Kepala Kampung Bidukbiduk, Kasimuddin. Salah satu penyebab ditutupnya Labuan Cermin, yakni adanya pembenahan fasilitas pendukung, serta pengelolaan objek wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Bidukbiduk.
“Ada beberapa pembenahan fasilitas pendukung, seperti dermaga naiknya, dan itu masih tahap pengerjaan. Mungkin dalam waktu satu minggu lah sudah dibuka kembali,” jelasnya.
Adapun terkait isu yang beredar bahwa pengelola BUMK Bidukbiduk kurang transparansi dalam mengelola objek wisata Labuan Cermin. Dia mengatakan, untuk persoalan itu pihaknya terus melakukan perbaikan dan evaluasi, agar keberadaan objek wisata di Bidukbiduk menjadi lebih maksimal ke depannya.
Bahkan, untuk pengelolaannya nanti, tidak akan lagi dikelola langsung oleh BUMK, melainkan akan diserahkan ke lembaga yang masih termasuk di unit kerja BUMK.
“Apalagi, mereka juga belum ada laporan pertanggungjawaban (LPj) tahun 2022 lalu. Tapi, sudah dijanjikan 31 Januari ini. Jadi, sebelum ada LPj ini kan juga ada perbaikan dan pembenahan fasilitas di sana. Jadi, kami tutup dulu sementara ini,” terangnya.
Direktur BUMK Biduk Mandiri, Herman, membantah kalau pihaknya dinilai tidak transparan dalam menjalankan tugas. Ditegaskannya, isu yang beredar merupakan hal yang tidak benar. Bahkan, pada Oktober 2022 lalu, pihaknya bersama Pemerintah Kampung Bidukbiduk telah melaporkan perkembangan kegiatan BUMK, termasuk laporan keuangan kepada pemerintah kampung secara transparan. “Tidak benar isu tersebut,” tegasnya. (hmd/ind/k15)
