TANJUNG REDEB - Pranata Izin Tinggal Disperkim Berau, Yulius mengakui untuk tahun 2023, pembangunan rumah layak huni (RLH) mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Tahun ini, RLH hanya 69 unit dan dianggarakan dari APBD murni 2023. Jumlah ini sesuai dengan total unit yang diajukan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau. "Iya benar menurun jauh dari tahun lalu," katanya.

Tahun sebelumnya, RLH yang direalisasikan sebanyak 157 unit yang juga dianggarkan melalui anggaran murni APBD 2022. "Memang jumlah pengajuan dari program rumah layak huni ini setiap tahunnya selalu fluktuatif, artinya tidak tetap," tuturnya.

Dari 157 unit tersebut, jumlahnya bertambah di Anggaran Biaya Tambahan (ABT) yakni sejumlah 23 unit. Sehingga total rumah layak huni di tahun 2022 sejumlah 180 unit. Jumlah itu meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya ada 16 unit sudah terealisasi.

"Kami hanya sebagai eksekutor tak ada wewenang untuk menentukan jumlah unit tersebut," katanya. Di sisi lain, Yulius mengklaim bahwa setiap pengajuan rumah layak huni di anggaran murni memang selalu disesuaikan pada kebutuhan anggaran daerah.

Artinya, lanjut dia, jumlah tersebut ada kemungkinan dapat kembali bertambah di anggaran perubahan. "Biasanya memang seperti itu. Makanya, sesuai anggaran yang tersedia," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa program rumah layak huni untuk tahun 2023 akan menyasar di 2 kecamatan, yakni Tanjung Redeb dan Batu Putih. Masing-masing untuk Kecamatan Tanjung Redeb akan direalisasikan sejumlah 29 unit yang terbagi di 6 kelurahan. Yaitu Tanjung Redeb, Bedungun, Gunung Panjang, Gayam, Bugis, dan Karang Ambun.

Sedangkan, untuk Kecamatan Batu Putih, ada sejumlah 40 unit rumah layak huni yang terbagi di 5 kampung, yaitu Batu Putih, Balikukup, Tembudan, Lobang Klatak, dan Sumber Agung.

Untuk realisasi 1 unit rumah, Disperkim Berau bakal menganggarkan Rp 20 juta, termasuk material dan upah tukang. Artinya total anggaran yang dialokasikan untuk program rumah layak huni di tahun ini sebesar Rp 1,38 miliar. "Nilai itu tidak jauh berbeda dari setiap alokasi anggaran di setiap tahunnya," imbuhnya.

Kemudian, bagi masyarakat yang ingin mengajukan program RLH dapat dilakukan secara berjenjang, seperti pengajuan kepada ketua RT dan lurah setempat. Setelah itu, pihak Disperkim Berau akan menurunkan tim sebagai tahap pengecekan lapangan untuk dilakukan pemantauan kondisi rumah sesuai dengan standar rumah tidak layak huni.

"Standar rumah tidak layak huni itu dilihat dari kondisi fisik bangunan rumah seperti dinding keropos, atap bocor," terangnya.

Yulius menjelaskan, program rumah layak huni diutamakan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah UMR atau sudah tidak mampu untuk bekerja. "Kami juga melihat legalitas rumah, mulai dari sertifikat pemilik hingga administrasi lainnya," pungkasnya. (hmd/kpg/kri)