BONTANG–Persentase angka kemiskinan di Bontang mulai mengalami penurunan pada 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) Bontang merilis angka kemiskinan di tahun ini mencapai 4,54 persen alias 0,08 persen. Artinya, pada 2022 Bontang memiliki 8,39 ribu warga miskin.

Sedangkan jumlah warga miskin pada 2021 sebanyak 8,41 ribu orang atau 4,62 persen. Diketahui, Pada 2022 Garis Kemiskinan (GK) Kota Bontang berada pada level Rp 697.326,00 per kapita per bulan atau meningkat sekitar Rp 31.754.

Dibanding GK  2021 pada level Rp 665.572 per kapita per bulan. Penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikatakan sebagai penduduk miskin. Artinya 4,54 persen penduduk Kota Bontang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan kurang dari Rp 697.326.

Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan meski angka kemiskinan turun 0,08 persen hal itu sangat ia syukuri. Pasalnya, untuk mengentas masalah kemiskinan bukanlah hal yang mudah.

"Kami tidak cepat puas dengan penurunan angka kemiskinan tahun lalu. Dan terus berkomitmen menekan angka pertumbuhan," ujarnya usai menghadiri rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan pada Jumat (27/1) lalu.

Diketahui, rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tecermin dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Bontang pada 2021 sebesar 0,47 turun sebesar 0,10 poin pada tahun 2022 menjadi 0,37.

Ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kota Bontang tercatat menyempit yang diindikasikan oleh adanya penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Pada 2022 angka P2 Kota Bontang sebesar 0,05 atau mengalami penurunan 0,03 poin dibanding keadaan tahun 2021 sebesar 0,08.

Pengaruh turunnya angka kemiskinan, kata Basri disebabkan oleh meningkatnya geliat ekonomi masyarakat pasca-pandemi Covid-19. Selain itu, angka pengangguran di Bontang diklaim turut mengalami penurunan.

"Ini adalah salah satu hasil dari program yang kita galakkan pada 2022. Seperti peningkatan SDM melalui dana RT dan peningkatan UMKM," sambungnya.

Sebagai wujud komitmennya, pada 2023 ini Basri menargetkan angka kemiskinan turun 3 persen. Pos anggaran pun telah disiapkan di masing-masing instansi seperti bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan sebagainya untuk mengentas masalah kemiskinan.

"Besaran anggarannya saya lupa. Pokoknya tahun ini sudah kami anggarkan. Semoga bisa terealisasi. Mengurangi angka kemiskinan itu lumayan berat," tandasnya. (kpg/kri/k8)