MANAGED BY:
SENIN
30 JANUARI
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Rabu, 25 Januari 2023 12:10
Fokus Tangani Kemiskinan Ekstrem, Bupati Canangkan RBPK sebagai Solusi
ARAHAN: Bupati Kukar Edi Damansyah mengarahkan OPD untuk mengawal percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem saat rakor RBPK.

TENGGARONG–Pengentasan kemiskinan di Indonesia menjadi perhatian pemerintah. Presiden Joko Widodo telah mengarahkan setiap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) se-Indonesia untuk mengatasi kemiskinan, pengendalian inflasi, dan pencegahan stunting.

Arahan yang disampaikan Presiden ini menjadi komitmen bersama tiap pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Kukar. Pemkab Kukar telah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kodim 0906/Kukar, TJSP, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar di Ruang Serbaguna Bupati Kukar, Selasa (24/1).

Aplikasi Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK) menjadi jawaban Pemkab Kukar dalam mengatasi kemiskinan di daerah ini. Sesuai Inpres No 04 Tahun 2022, Pemkab Kukar mengusung program Yok Baiki Rumah.

Program itu sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, dengan menurunkan wilayah kantong kemiskinan melalui penyediaan infrastruktur dasar. Yakni, rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat miskin.

Pemkab Kukar telah melakukan analisis kewilayahan sebagai penasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). Mulai prioritas 1 adalah Kecamatan Anggana, Loa Kulu, Muara Kaman, Tenggarong Seberang, dan Sebulu. Prioritas 2 Kecamatan Loa Janan, Samboja, Samboja Barat, Tenggarong, dan Kenohan.

Prioritas 3 Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Kota Bangun Darat, dan Muara Muntai. Dan, Prioritas 4 Kecamatan Kembang Janggut, Muara Wis, Kota Bangun, Muara Jawa, dan Sangasanga.

“Ini persiapan awal kami. Nanti awal Februari kita akan rakor kembali untuk memastikan bahwa di masing-masing OPD program kegiatannya menuju kepada indikator kemiskinan dapat terhimpun dengan baik. Sehingga, nanti di dalam 2023 kurun waktunya kita bisa melakukan ukuran atau penilaian secara mandiri. Bahwa kita bisa menangani kemiskinan di Kukar," ungkap Bupati Kukar Edi Damansyah.

Indikator kemiskinan ekstrem sendiri meliputi banyak hal selain rumah tidak layak huni. Yakni sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang memengaruhi kemiskinan suatu daerah. Dari data BPS, angka kemiskinan di Kukar pada 2021 sebesar 7,99 persen menurun ke 7,96 persen di tahun 2022.

Edi mengatakan, data ini masih perlu disinergikan kembali dengan BPS Kukar. Karena survei yang dilakukan BPS masih secara makro dan sampling. Sedangkan Pemkab Kukar ingin melakukan pekerjaan mikro. Dia juga mengarahkan Dinas Sosial (Dissos) Kukar untuk melakukan verifikasi kemudian intervensi.

Karena Dissos secara struktur kerja memiliki pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) untuk mendata masyarakat miskin setiap bulannya. Dan Edi dengan tegas menugaskan Kadissos untuk mengawal pendataan ini dengan baik. Karena selama dua tahun terakhir, pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kukar banyak bermasalah.

"Tugas khusus saya kepada Kadissos dan jajaran adalah pastikan teman-teman di Puskesos itu bekerja dengan data yang sesuai dengan fakta. Kita berupaya seminimal mungkin jangan sampai ada warga yang semestinya menerima manfaat, tapi tidak menerima karena dia tidak terdata. Sebaliknya ada yang kategori ekonominya menengah ke atas tapi masuk data," tutup Edi. (qi/kri/k8)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 13 Oktober 2015 13:45

Rumah Terbakar, Pemilik Masuk RS

<p>TANJUNG REDEB. Begitu melihat api berkobar di atas rumahnya, Made, warga Jalan AKB Sanipah…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers