TANJUNG REDEB – Pembangunan gedung pariwisata di Jalan Pulau Derawan, Tanjung Redeb, Berau, akan segera dilakukan dengan anggaran dari APBD 2023, meski tidak sampai 100 persen.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah menjelaskan, bahwa gedung yang mangkrak tersebut terlihat mengganggu keindahan Kota Tanjung Redeb karena lokasinya berada di tengah kota. Ditambah, sebagai kota pariwisata tentu ini sangat tidak baik dilihat wisatawan yang datang ke Kabupaten Berau. Diakui Syarifatul bahwa, dirinya yang pertama menyuarakan karena aduan tersebut disampaikan kepada pihaknya. Juga karena melihat kondisi lahan kantor Dinas kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar) yang sekarang kurang memadai untuk bekerja secara maksimal. “Kondisi cukup memprihatinkan (kantor Disbudpar saat ini), tempat parkir yang sempit ditambah kondisi ruangan kantor yang kurang efektif juga,” ujarnya kepada awak media kemarin.
Ia menyebut, kantor baru yang rencananya akan mereka tempati sudah dibangunkan oleh Pemprov Kaltim, walaupun kenyataan sebenarnya, pemprov tidak boleh membangunkan kantor OPD untuk Pemkab Berau. “Memang menyalahi aturan, sebab pembangunan tersebut dulunya merupakan bantuan pemprov. Tapi di periode berikutnya, tidak bisa dianggarkan kembali mau tidak mau kita yang meneruskan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Syarifatul mengaku untuk menganggarkan penyelesaian pembangunan yang rencananya akan ditempati oleh Disbudpar. “Walaupun belum selesai 100 persen, tapi paling tidak dapat difungsikan, karena kita patut merasa malu, sebab kita sering membantu kantor-kantor vertikal tapi kantor sendiri yang menjadi kewajiban kita malah diabaikan,” tegasnya.
Pembangunan yang mangkrak tersebut juga dapat menjadi temuan dari BPK. Dan akan menjadi pertanyaan kenapa tidak dilanjutkan pengerjaannya. “Kita harus fokus ke situ, karena memang siapa lagi yang bisa melanjutkan kalau bukan kita,” katanya.
Dirinya menjelaskan, membantu instansi vertikal memang sudah menjadi kewajiban. Karena mesti bersinergi dan memberikan support kepada mereka memang tidak dilarang. “Namun, yang harus diutamakan adalah pemenuhan untuk OPD kita sendiri,” tuturnya.
Syarifatul menyebut, pihaknya telah menganggarkan penyelesaian pembangunan Gedung Pariwisata tersebut awalnya Rp 5,5 miliar dan itu diakuinya memang tidak mencukupi. Kata dia, penganggarannya akan dilakukan bertahap. “Semoga pembangunan tersebut bisa terlaksana,” harapnya. “Ini memang bukan keinginan dewan, tapi masukan dari dinas dan kepala OPD-nya,” lanjutnya. (aky/far/k15)
