Untuk kesekian kalinya, tawaran untuk bersalin wilayah datang lagi. Berau dibujuk untuk “keluar” dari Kaltim dan “masuk” menjadi bagian Kalimantan Utara.
TANJUNG REDEB - Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, kembali menggoda Bumi Batiwakkal—sebutan Berau—untuk bergabung dengan Kaltara. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Berau Madri Pani mengaku, menyerahkan semua keputusan pada masyarakat.
Madri menuturkan, dirinya tidak bisa memberikan jawaban apakah setuju atau tidak. Karena keputusan tertinggi ada di tangan masyarakat Berau. "Inikan ajakan bukan baru pertama kali. Dan biarkan masyarakat yang menilai. Apakah mau bergabung atau tidak," tuturnya.
Ia mengatakan, Bupati Berau seharusnya bisa mengadakan forum komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh kesultanan, dan juga forkopimda, guna membahas masalah ini. Agar ada kejelasan apakah Berau mau bergabung atau tidak.
Mengingat di Berau ada dua kesultanan yakni Gunung Tabur dan Sambaliung, serta berbagai suku dan agama, yang semuanya punya hak untuk didengar pendapatnya. "Selama ini hanya jawaban satu orang, yakni bupati. Kita belum mendengar aspirasi masyarakat, apkah mau atau tidak," tegasnya.
Dijelaskan politikus NasDem ini, Berau juga perlu ada kajian rugi-untung jika bergabung ke Kaltara. Ini yang perlu dilakukan, apa keuntungan yang didapat jika bergabung. Kemudian apa kerugian yang diperoleh jika Berau melepaskan diri dari Kalimantan Timur.
Selama ini hal tersebut belum pernah dilakukan. Padahal ajakan bergabung tersebut sudah ada sejak 10 tahun lalu. "Sebelum mereka (Kaltara,red) membuat provinsi. Bukannya Berau sudah diajak bergabung," tuturnya.
Mantan Kepala Kampung Gurimbang ini menambahkan, untuk jarak memang Berau diuntungkan hanya berkisar 3 jam jika ingin ke Kaltara. Namun jarak bukan jaminan apakah jika bergabung Berau akan maju. Ia menambahkan, keputusan bulat ada di tangan masyarakat Berau.
"Sederhana saja, pemerintah memimpin paling lama 10 tahun. Tapi masyarakat bisa puluhan tahun. Makanya saya bilang. Serahkan semua kepada masyarakat. Karena mereka yang merasakan manfaatnya," bebernya.
Pria yang juga menjabat Pembina Apdesi Berau ini mengaku, dirinya tidak ada hak menentukan Berau harus atau tidak harus bergabung dengan Kaltara. Ia kembali menegaskan, mengikuti apa yang menjadi kemauan masyarakat Berau. "Bukan tidak punya pendirian. Tapi hukum terkuat adalah suara rakyat," pungkasnya. (hmd/ind)
