TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau Madri Pani mengingatkan pimpinan OPD agar meningkatkan daya serap anggaran, agar APBD tidak menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
Menurut Madri, APBD 2023 mencapai Rp 3,5 triliun, harus bisa dimaksimalkan. Terlebih, APBD ini terbesar dalam satu dasawarsa terakhir. Seharusnya bisa digunakan dan tidak menjadi Silpa. “Disayangkan jika sampai ada Silpa,” katanya.
APBD ini meningkat Rp 200 miliar dari tahun ini. Ditambahkan Madri, seiring dengan peningkatan tersebut diasumsikan terjadi peningkatan pula pada kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, jika dalam proses pelanggaran dan pelaksanaan APBD tidak berjalan baik.
Banyaknya Silpa biasanya diakibatkan sisa penggunaan anggaran yang tidak efisiens. Hal ini berarti Silpa disebabkan oleh ketidakcermatan dalam penyusunan anggaran dan lemah dalam pelaksanaan anggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana secara optimal. “Kan sayang anggaran besar, jika tidak bisa dimaksimalkan dengan baik,” jelasnya.
Penyerapan atau realisasi belanja APBD tersebut juga adalah stimulus fiskal. Apalagi di masa pandemi, ketika konsumsi dan investasi terhambat, satu-satunya yang bisa diharapkan untuk menggerakan roda perekonomian adalah belanja pemkab.
Dijelaskan Madri Pani, Silpa tahun 2021 setelah perubahan menjadi sebesar Rp 539,9 miliar, di mana pada APBD murni 2022 tidak dianggarkan Silpa 2021. Sedangkan APBD 2021 mencapai Rp 2,8 triliun atau mengalami kenaikan Rp 826 miliar dari sebelumnya senilai Rp 1,850 triliun.
“Cukup besar sisa anggarannya. Makanya tahun depan saya ingin, ditingkatkan penyerapan anggaran untuk pembangunan,” pungkasnya. (hmd/ind)
