SAMARINDA KOTA. Kasus stunting di Kaltim memang masih terbilang tinggi, dimana pada tahun 2021 lalu tercatat, kasus 22,8 persen. Hal inipun , dianggap perlu mendapat perhatian, agar generasi penerus di Benua Etam bisa tumbuh lebih berkualitas.
Bahkan pemerintah pusat pun menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan menjadi 14 persen pada 2024.
Untuk mencapai target nasional tersebut, Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, akan menindak lanjuti Perpres tersebut dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Provinsi.
Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kaltim tersebut, timnya juga telah membentukan TPPS di 10 kabupaten dan kota hingga tingkat desa/kelurahan.
Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan tugas TPPS, Perwakilan BKKBN Kaltim disebutnya juga telah merekrut Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting.
Pihaknya pun akan meningkatkan koordinasi yang intensif dan efektif antara Satgas PPS dengan para pemangku kebijakan, melalui pertemuan Tim Satgas Stunting dengan pemangku kebijakan di Kaltim.
Selain itu, untuk mencapai target penurunan stunting di Kaltim, lanjut Soraya, diperlukan upaya yang serius dan kerja keras dari seluruh pihak. Salah satunya melalui kolaborasi lintas sektor sejak dari intervensi hulu-hilir, intervensi spesifik dan sensitif serta pendekatan pentahelix.
Dan telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) Tahun 2021-2024.
Untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan pendampingan kepada keluarga beresiko stunting telah dibentuk sebanyak 1.959 tim, yang terdiri 5.877 orang Tim Pendamping Keluarga (TPK) terdiri dari unsur bidan, kader KB dan kader PKK yang tersebar di seluruh desa/ kelurahan se Kaltim.
Selain itu, telah dibentuk TPPS di sepuluh kabupaten dan kota, 103 kecamatan dan 1.038 desa/kelurahan, kemudian melakukan audit kasus stunting semester 1 telah dilaksanakan di empat kabupaten dan kota.
"Termasuk melaksanakan kegiatan mini lokakarya di kabupaten dan kota membahas lima sasaran yaitu pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalin, ibu menyusui dan anak usia di bawah 5 tahun," jelasnya.
Selain itu, terkait aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) sampai September lalu tercatat 5.219 catin yang mendaftar dengan 1.233 jumlah catin berisiko dan 466 jumlah catin berisiko yang didampingi. (mrf/beb)
