SAMARINDA KOTA. Banjir dan tanah longsor menjadi bencana yang paling sering dikhawatirkan masyarakat. Hal ini kemudian dibahas dalam Focus Group Diskusi (FGD) Review Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Samarinda 2022 – 2026, Selasa (20/9) lalu.
Dalam arahannya, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan bahwa dari dua bencana yang ada di Kota Samarinda, tanah longsor menjadi bencana yang tidak bisa diprediksi, namun beberapa wilayah bisa dipetakan sebagai kawasan rawan longsor. Sehingga hal inilah yang kemudian dituangkan dalam dokumen KRB.
Seperti yang diungkapkan sebelumnya, saat ini sudah ada beberapa titik yang dipasangi rambu rawan banjir. Wali Kota Samarinda Andi Harun meminta agar masyarakat bisa mencari alternatif, untuk tidak menghuni di kawasan tersebut.
Hal demikian juga diungkapkan Kepala BPBD Kota Samarinda, Suwarso. Menurutnya beberapa kawasan memang sudah ada terpasang rambu rawan longsor maupun kawasan yang masih dinyatakan berisiko longsor.
“Itu rata rata akibat bermasalah lahan. Misalnya tanah digali bawahnya dibikin rumah,” ujarnya.
Sehingga ia pun memastikan dalam KRB tersebut akan dirincikan bagaimana mitigasinya, terhadap kawasan rawan longsor tersebut. Namun secara rutin setiap tahun pihaknya memang sudah ada menyiapkan anggaran khusus untuk penanganan longsor.
“Rutinnya ada untuk penanganan longsor sifatnya pembersihan. Kerja sama dengan DLH BPBD dengan PUPR termasuk dengan masyarakat, lurah dengan camat,” tuturnya.
Meski demikian mantan Camat Palaran ini meminta agar masyarakat yang tinggal di kawasan rawan longsor agar tidak lagi menambah bangunan. Sebab hal itu juga akan memicu terjadinya pergerak tanah, sehingga perlu dicegah sedini mungkin.
“Pak Wali (Andi Harun) mintanya untuk daerah daerah yang terpasang rambu rawan longsor, ya diikuti jangan ada bangunan bangunan baru lagi,” pungkasnya. (hun/nha)
