Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) mengajukan usulan 140 rumah untuk direnovasi melalui Badan Pengelola Rumah Layak Huni Provinsi Kalimantan Timur.
BONTANG - Kepala Dinas Perkimtan Much Cholis Edy Prabowo mengatakan, usulan ini masuk program pembangunan rumah layak huni. Program ini merupakan kelanjutan dari Pergub 27/2021 tentang Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Menurut dia, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan seluruh lurah dan camat. Sesuai dengan ketentuan penerima bantuan antara lain merupakan warga Kaltim, berstatus tanah milik sendiri, tidak memiliki rumah lainnya, dan berpenghasilan paling banyak setara UMK.
“Desain rumah adalah bukan di atas laut. Itu persyaratannya,” kata Edy.
Pada tahap awal, 140 rumah itu diusulkan. Selanjutnya akan diverifikasi oleh tim dari pemprov. Sementara sasaran di Kota Bontang ialah 50 unit. Anggaran pembangunan rumah layak huni adalah Rp 115 juta per unit. Adapun yang mengerjakan perbaikan rumah adalah pihak pemprov bekerja sama dengan Kodam VI Mulawarman.
“Rumah ini dibongkar total. Program ini melibatkan perusahaan, karena anggarannya berasal dari perusahaan. Tim pemprov sudah melakukan sosialisasi dengan perusahaan di Bontang,” ucapnya.
Saat ini sebagian besar perusahaan masih meminta waktu untuk melakukan pembahasan internal terkait berapa unit yang akan dianggarkan. Baru satu perusahaan yang sudah menetapkan pembangunan sebanyak 15 rumah layak huni. Dijelaskan dia, perusahaan lain melakukan koordinasi di lingkup internal terkait kesanggupan membantu pembangunan ini.
“Ketika rumah dibongkar sementara ditinggal dulu oleh penghuninya, karena sifatnya bongkar total,” tutur dia.
Sejatinya dari tiap kelurahan itu diusulkan 10 rumah dibantu renovasi. Tetapi jumlah ini akhirnya fluktuatif. Mengingat di beberapa kelurahan jumlah tidak layak huni tidak mencapai dari besaran usulan itu. Akhirnya nominal ditambahkan di kelurahan lain.
“Dari 15 kelurahan yang ada, minus Bontang Kuala. Karena sebagian besar unit itu berada di atas laut,” sebutnya.
Usulan ini diajukan sembari menunggu kepastian bantuan dari akumulasi seluruh perusahaan. Pengerjaan dipastikan bertahap. Sebab, baru satu perusahaan yang memulai koordinasi dengan kami. Mengenai desain dan luas bangunan yang akan direnovasi bakal sama.
“Jadi mulainya kegiatan bergantung dari kesiapan perusahaan,” pungkasnya. (ak/ind/k16)
