BONTANG - Legislator menyayangkan hingga kini penyusunan masterplan penanganan banjir belum rampung. Wakil Ketua DPRD Agus Haris mengatakan, kondisi ini berdampak bagi penguraian banjir di Kota Taman. "Ini pertanda pemkot tidak serius dalam mengatasi masalah banjir. Jika memang masterplan baru selesai di akhir tahun," kata wakil rakyat yang akrab disapa AH ini.
Dampak dari kondisi itu, program penanganan banjir tidak maksimal karena skema besar yang masuk kajian masterplan tidak akan masuk APBD. Sebab, pembahasan dilakukan sebelum beberapa bulan ke depan.
Disinggung mengenai rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) yang hanya menyodorkan kegiatan terprogram sebelumnya di tahun depan, politikus Partai Gerindra ini justru terkejut. Artinya penguraian masalah banjir hanya sebatas normalisasi sungai dan penurapan.
"Seharusnya memperdalam tampungan Waduk Kanaan dan membuat sodetan sungai. Termasuk bagaimana menampung debit air besar dari hulu," tutur dia. Menurut dia, pembuatan polder saat ini tidak masuk skala penanganan banjir. Fasilitas itu justru untuk sumber baku air permukaan.
Sebelumnya diberitakan, Kabid Sanitasi, Air Minum, dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Edi Suprapto mengatakan, kini kontraktor pemenang lelang masih melakukan survei dan melakukan kajian.
“Masih proses dan berjalan terus. Hasilnya nanti di Desember,” kata Edi.
Terbaru pengukuran tipografi sungai masih dilakukan. Hasil dari itu akan dibuat permodelan terkait skema apa yang bisa diterapkan untuk mengatasi banjir kiriman. Meski demikian sehubungan dengan kebutuhan anggaran yang akan tertuang pada APBD 2023 akan mengacu rencana yang sudah ada.
“Skenario besarnya yang belum bisa masuk. Seperti pengadaan pompa. Kalau penanganan saluran drainase masih bisa,” ucapnya.
Terkait pemanfaatan Waduk Kanaan dan pembuatan polder, Dinas PUPRK akan tetap mengusulkan dalam postur anggaran di tahun tersebut. Termasuk rencana penurapan sungai. Meski demikian, karena keterbatasan anggaran daerah, pengerjaan bakal dilakukan bertahap.
“Sesuai kondisi kas daerah. Polder dan normalisasi sungai tetap kami dorong. Karena polder ini juga bisa tempat daya tampung air permukaan,” tutur dia. (ak/ind/k16)
