Harga jual tandan buah segar sawit berpatokan pada nilai jual crude palm oil (CPO). Sementara tren penjualan CPO saat ini sangat fluktuatif, dengan kecenderungan terus turun.
TANJUNG REDEB - Kepala Dinas Perkebunan Berau Lita Handini mengatakan, terhitung Juni tahun ini, harga tandan buah segar (TBS) sawit ditetapkan dua kali dalam sebulan, yakni tanggal 15 dan 30. Pada 30 Juni hingga 15 Juli, harga TBS ditetapkan paling murah Rp 2.070 ribu per Kg, dan paling mahal Rp 2.349 ribu per Kg, dengan patokan harga CPO Rp 12 ribu di pasaran.
Bisa jadi nanti harganya turun lagi karena saat ini harga CPO juga semakin menurun. Bahkan tidak mencapai Rp 10 ribu. "Ada perusahaan yang terpaksa menjual CPO dengan harga Rp 8 ribu. Kalau harga CPO saja Rp 8 ribu, bagaimana harga TBS," jelasnya, Kamis (30/6)
Untuk diketahui, satu kilogram CPO diolah dari lima kilogram TBS. Dirinya menyebut harga CPO memang ditentukan oleh pasar dunia, sehingga pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak. Kalau nanti pada 30 Juni 2022 dasar penetapan TBS dari harga CPO Rp 10 ribu pasti harga TBS akan turun.
"Saya takut kejadian tahun 2018 terulang kembali dimana harga TBS paling rendah menyentuh hingga angka Rp 600. Komoditas perkebunan jika barangnya banyak harga pasti turun," tuturnya.
Ia menambahkan, pintu ekspor CPO memang telah dibuka, tapi ternyata di pasar global kini ada pesaing CPO, yakni minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai dan minyak biji bunga matahari. Pasar Eropa banyak yang memilih opsi selain menggunakan minyak sawit.
Di dalam negeri pun tidak mudah untuk menjual CPO karena serapan yang terbatas, sehingga dibukanya keran ekspor tidak serta merta membuat pasar CPO terbuka. "Mau kita upaya sekeras apapun kalau memang dari pasaran dunia kondisinya sedang susah, ya kita tidak bisa berbuat banyak," tandasnya.
Terpisah, Ketua Asosiasi Sawit Rakyat Mandiri (ASRM) Mupit Datusahlan menuturkan, per 29 Juni harga TBS yang dibeli dari petani mandiri adalah Rp 1.600 per Kg. Dirinya menyebut harga tersebut adalah harga yang ditetapkan langsung oleh pabrik, sehingga kapan pun harganya bisa berubah menyesuaikan kebutuhan pabrik.
"Jadi sawit mandiri itu yang membuat harga adalah pabrik, tanpa campur tangan pemerintah. Pemerintah daerah hanya bisa mengimbau agar pabrik membeli dengan harga yang tidak jauh berbeda dari yang telah ditetapkan," tutur Mupit. (hmd/ind)
