BONTANG–Legislator mengusulkan pembuatan perda Tanggung Jawab Sosial tahun ini. Wakil Ketua DPRD Agus Haris mengatakan rencana ini imbas kejadian dikucurkannya dana corporate social responsibility (CSR) milik salah satu perusahaan Kaltim ke sejumlah perguruan tinggi di Pulau Jawa. Nilainya pun ratusan miliar rupiah.
“Semoga masuk dan ditargetkan tahun depan selesai dibahas,” kata wakil rakyat yang akrab disapa AH itu.
Nantinya regulasi itu akan memastikan bahwa setiap tahun perusahaan terdeteksi besaran keuntungan. Termasuk porsi yang akan diberikan kepada lingkungan sekitarnya. Sehubungan dengan skemanya bisa saja dana itu masuk batang tubuh APBD atau dikelola bersama oleh tim. Nantinya tim itu akan berkoordinasi dengan Bapelitbang, kecamatan, kelurahan, hingga RT.
“Dengan perda ini maka ada perhatian khusus dari perusahaan untuk bersumbangsih dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka pengangguran,” ucapnya.
Harapannya dana CSR ini tepat sasaran. Khususnya terjadi sinkronisasi dengan program milik pemkot. Utamanya terkait pengentasan kemiskinan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Sejauh ini daerah lain yang telah memiliki regulasi demikian ialah Kutim. Dibuat pada 2017.
Selain itu, politikus Partai Gerindra ini akan memanggil seluruh perusahaan. Pemanggilan ini dalam rangka untuk memastikan saluran dana CSR tahun 2021 yang diberikan. Termasuk mendeteksi berapa dana CSR yang justru ke luar daerah.
“Kami mau memastikan jangan sampai terlalu besar keluar tetapi di Bontang malah sedikit. Kejadian di Balikpapan itu jadi warning. Boleh keluar tetapi diatur persentasenya,” tutur dia.
Rencana pemanggilan akan diajukan dalam rapat Banmus akhir Mei ini. Sementara pemanggilan dijadwalkan sebulan berikutnya. AH mengakui, DPRD Bontang masuk dalam Forum CSR Perusahaan. Termasuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang serta OPD terkait. Tapi selama ini belum pernah ada dibahas atau menanyakan langsung kemana saja CSR perusahaan yang ada disalurkan. (ak/ind/k8)
