BONTANG – Kontroversi penunjukan direktur PT Laut Bontang Bersinar sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) kian berlanjut. Wali Kota Bontang Basri Rase pun angkat suara. Menurutnya, direktur terpilih layak diberi kesempatan. Mengingat proses pengurusan hingga terbentuknya anak perusahaan dari Perumda AUJ itu cukup panjang.
Bahkan harus melalui beberapa periode kepemimpinan kepala daerah. Bersangkutan sangat membantu mulai penyiapan dokumen administrasi, termasuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. “Saya ini cuma melanjutkan saja. Kebetulan di bawah kepemimpinan saya, rekomendasi dan izin operasional terbit,” kata Basri.
Dipandangnya, peran direktur terpilih sangat vital. Ia menilai tidak elok ketika seseorang yang berjuang atas pendirian BUP malah disingkirkan. Selain itu, direktur tersebut memiliki segudang pengalaman di bidang tersebut. Serta berasal dari internal Perumda AUJ. Pun selama bekerja di Perusda AUJ kinerjanya dinilai baik.
“Masa sih ketika dia yang mengurus dari awal, berhasil, masak kita copot. Berilah mereka kesempatan. Kinerjanya juga bagus. Yang harus dibersihkan justru yang kinerjanya buruk itu,” ujarnya
Diberitakan sebelumnya pengamat politik dan hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menganggap situasi ini aneh. Sebab, daerah lain setengah mati membersihkan BUMD dari perilaku korupsi. Tetapi, Bontang justru mengangkat direksi anak perusahaan BUMD dengan status tersangka.
“Ini pertanda Bontang tidak serius berbenah. Komitmen antikorupsinya mesti dipertanyakan,” kata dosen yang akrab disapa Castro ini.
Namun, ini menyangkut masalah integritas. Soal komitmen antikorupsi. Dijelaskan dia, tidak boleh sama sekali BUMD itu dipimpin oleh orang yang bersalah. Apalagi status tersangkanya itu dari kasus di perusahaan induk. “Di mana logika berpikirnya? Ini keputusan ngawur menurut saya,” pungkasnya. (*/ak/ind/k15)
