JAKARTA - Performa keuangan daerah tahun ini merosot. Penyebabnya, rata-rata realisasi pendapatan daerah sejauh ini mengalami penurunan. Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto mengatakan, per awal Oktober rata-rata angka pendapatan daerah hanya 62,95 persen dari target. "Terdiri dari provinsi sebesar 63,81 persen, kabupaten 62,32 persen, dan kota 63,56 persen," kata Ardian, (14/10).
Angka itu turun dibanding Oktober tahun lalu. Rata-rata realisasi pendapatan pemda saat itu berada pada angka 78,25 persen. Rinciannya, provinsi 80,57 persen, kabupaten 76,92 persen, dan kota 78,87 persen. Ardian menjelaskan, penurunan itu disebabkan beberapa faktor. Yang utama adalah kontraksi ekonomi akibat pandemi gelombang kedua. Sehingga dana transfer hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun ikut turun.
Berdasarkan catatan yang dimilikinya, dari 32 jenis retribusi pemerintah daerah sesuai kewenangannya, hanya 3 jenis yang mengalami kenaikan. Yakni retribusi pelayanan pemakaman, pelayanan kesehatan, dan pengendalian menara komunikasi. Sisanya mengalami stagnan dan turun.
Rendahnya pendapatan, lanjut Ardian, berdampak pada realisasi belanja yang baru mencapai 51,30 persen. Sebab, rendahnya pemasukan membuat daerah hati-hati dalam menggunakan dana. "Nah ini merupakan hal yang juga menjadi atensi kami," tuturnya. Meski demikian, dia meminta pemda tetap fokus dalam penanganan pandemi. Khususnya yang terkait kebijakan APBD. Sebab, problem keuangan bukan hanya daerah, pusat juga merasakan hal yang sama.
Dia pun membuka ruang bagi pemda untuk berkomunikasi terkait kendala maupun hambatan yang dihadapi. Pusat siap melakukan pendampingan dan asistensi untuk percepatan realisasi. (far/bay)
