Medio 1994-1997, Tim Sebelas mulai berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari tahu apa saja dokumen dibutuhkan agar bisa segera menjadi daerah otonom.
Fitri Wahyuningsih, Bontang
SETELAH mengetahui yang dibutuhkan, dokumen tersebut mulai dikumpulkan oleh Tim Sebelas, pun dibantu beberapa staf Pemerintah Bontang saat itu. Adapun dokumen yang dibutuhkan ialah peta Bontang, jumlah penduduk, luasan wilayah, dan potensi wilayah.
Semua harus disusun dan terdokumentasi dengan baik. Untuk penyusunan proposal dan penyusunan dokumentasi ini, yang menjadi pemeran utamanya ialah Sekretaris DPD II KNPI Kotip Bontang kala itu, Kaharuddin Jafar.
"Kalau dokumen dan yang susun proposal, Pak Kahar jagonya," ujar Ketua Tim Sebelas, Abd Muis, yang disambut tawa oleh kawannya yang lain sore itu, kala berbincang dengan koran ini. Ditambahkan Kaharuddin Jafar, syarat untuk jadi kota butuh tiga kecamatan. Sementara kala itu Bontang baru punya dua kecamatan. Jumlah penduduk pun masih kurang. Namun, karena mereka ingin sekali Bontang otonom, semua "dimungkinkan". Kediaman Rusli Burhan di Kecamatan Belimbing tiba-tiba disulap jadi Kantor Camat Bontang Barat.
"Terpaksa ada kecamatan siluman. Daripada tidak memenuhi. Kami foto, dan dilampirkan dalam dokumen," kata mantan Ketua DPRD Bontang ini. Setelah dokumen terkumpul, Tim Sebelas mulai menyusun rencana ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Namun, yang pergi duluan kala itu ialah Syamsuddin Bana. Ia diminta duluan ke Jakarta untuk melobi atau menyusun jadwal pertemuan bersama pejabat di Depdagri, dan Komisi II DPR RI perwakilan Kaltim untuk mencari dukungan.
Sekitar November 1998, Tim Sebelas menyambangi Jakarta. Hanya Tim Sebelas yang ke Jakarta. Tidak ada yang lain. Mereka datang ke sana dengan ongkos hasil urunan, dibantu dari Pupuk Kaltim, dan tiket pesawat dari Badak LNG. Sementara untuk penginapan, mereka tinggal di mes milik Pemrov Kaltim. Satu ruangan sampai delapan orang. Susah payah mereka dari Bontang ke Jakarta untuk mengupayakan keinginan otonom ini.
Di Depdagri, mereka disambut Dirjen Otonomi Daerah Dr Kautsar. Di sana, Tim Sebelas mempresentasikan dokumen yang dibawa, dan alasan mengapa Bontang harus otonom. Melihat semangat dan presentasi pemuda ini yang sangat meyakinkan, Dirjen Otonomi Daerah terpukau.
"Bahkan dia bilang mestinya Bontang bisa otonom bersamaan dengan Tarakan," ujar Kaharuddin Jafar. Setelahnya, pejabat Depdagri berjanji akan menyambangi Bontang dalam 3-4 bulan ke depan. Dan rupanya benar, sekitar pertengahan 1999 pejabat Depdagri ke Bontang, dan melihat kondisi di daerah.
Cerdiknya Tim Sebelas kala itu, mereka tidak membawa pejabat Depdagri lewat yang masih rusak. Tapi melalui jalan di PT Badak NGL, ke Yabis, memasuki kawasan Pupuk Kaltim, dan menginap di Hotel Sintuk. Hanya kawasan yang bagus saja ditunjukkan, guna meyakinkan bahwa Bontang siap otonom.
"Kami-kami saja yang atur, mereka mau ke mana," Rusli Burhan menambahkan. Bontang kemudian berhasil mendapatkan otonominya pada 12 Oktober 1999. Ini berdasarkan UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang otonomi daerah.
Sekitar 5 tahun Tim Sebelas berusaha agar Bontang bisa mandiri. Tentu dalam prosesnya, mereka dibantu lapisan masyarakat lain. Baik dari organisasi kemasyarakatan, aktivis, lembaga swadaya masyarakat atau para pemuka agama.
