Masih banyaknya persoalan sosial politik hingga konflik lahan di Penajam Paser Utara memunculkan sikap pesimistis akan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim.
----
PENAJAM–Dua tahun sejak diumumkan kali pertama oleh Presiden Joko Widodo 26 Agustus 2019, rencana ibu kota negara (IKN) baru ke Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), dan Kutai Kartanegara (Kukar). Kini, rencana tersebut mendapatkan penolakan salah satu tokoh adat Paser.
“Refleksi dua tahun penetapan IKN oleh Jokowi, dan saya saat ini menolak IKN selama tak ada kepastian atas hak masyarakat PPU,” kata Eko Supriyadi, tokoh pemuda adat Paser, kemarin (24/9).
Humas Lembaga Adat Paser (LAP) PPU ini yang akrab dipanggil Mas Eko itu mengungkapkan, ia menemukan banyak masalah di masyarakat pada dua tahun terakhir IKN ini di PPU. “Dulu saya optimistis tentang IKN. Ketika melakukan pendampingan di masyarakat, ternyata riak-riak konflik bermunculan di sana-sini. Kerja aparat itu jangan cuma foto-foto, lapor komandan, aman terkendali, 86,” ujarnya.
Dikatakannya, ia tak peduli tanggapan pihak lain terkait penolakannya terhadap IKN. “Biarin saja kalian bilang saya kolot, kampungan. Toh, selama dua tahun ini apakah kita pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan IKN termasuk bupati dan DPRD?” tanya dia.
Saat disodori perkembangan berita terkini penilaian sebuah lembaga sandi negara tentang stabilitas PPU dan Kukar paling layak untuk IKN, Eko mengatakan, itu hanya berita untuk menghibur Jokowi. “Aman dari mana PPU ini,” kata dia.
Dikatakannya, secara implisit penolakannya sudah disampaikan lewat focus group discussion (FGD) yang diikutinya secara nasional. Dalam dua tahun terakhir ini ia mencatat banyak masalah terkait persiapan IKN, terutama konflik lahan sesama masyarakat maupun dengan pengusaha. Dan, terancamnya mata pencarian masyarakat PPU dampak dari pembangunan IKN yang akan datang.
“Pemerintah pusat hanya mewacanakan pembangunan fisik IKN saja tanpa ada perencanaan membangun SDM masyarakat PPU,” ujarnya. Yang ini, kata Eko, ke depannya mematikan SDM lokal dengan kedatangan warga baru yang diperkirakan 1,5 juta jiwa ke PPU.
Mereka itu, kata dia, sudah memiliki kompetensi di bidang pendidikan maupun ekonomi yang baik bahkan perencanaan fasilitas rumah dan yang lainnya jadi jaminan perpindahan tersebut. “Persaingan di IKN antara SDM lokal dan SDM yang dipindahkan dari Jakarta tak seimbang dan akan jadi kesenjangan yang sangat jauh baik ekonomi, pendidikan, maupun politik,” katanya.
Soal konflik lahan, dia menunjuk contoh masyarakat Telemow dan Maridan, Kecamatan Sepaku, PPU, dengan PT ITCI Kartika Utama yang selama puluhan tahun tak ada penyelesaian. Belum lagi sengketa lahan sesama masyarakat ikut mewarnai konflik agraria di PPU.
“Saat ini kondisi masyarakat di IKN yang berkonflik dengan pengusaha sangat banyak. Tak ada satu pun perusahaan di PPU yang tak berkonflik dengan masyarakat, terutama pemilik HGU dan HGB. Masyarakat melawan perusahaan saja tak mampu. Apalagi dengan kedatangan IKN yang disponsori oleh yang mengatasnamakan NKRI,” ujarnya.
Ia bergidik karena potensi termarjinalkannya penduduk lokal PPU dampak sosial pembangunan IKN dan perpindahan jutaan penduduk dari luar daerah sangat terbuka. Sudah bisa dipastikan, lanjut dia, kedaulatan masyarakat PPU tentang SDA dan SDM, dan politik terancam.
Pegiat IKN yang juga Rektor Uniba Isradi Zainal, kemarin, menanggapi, masyarakat adat PPU harus mendapatkan porsi saat IKN pindah ke Kaltim, bahkan mereka dibekali ilmu agar jadi bagian yang ikut membangun IKN, dan tak jadi penonton saja.
“Bahkan menurut saya masyarakat Kaltim harus disiapkan SDM-nya agar bisa jadi bagian dari kemajuan IKN. Di sejumlah tulisan saya selalu sampaikan bahwa SDM dan keadilan adalah kunci sukses dalam membangun IKN,” kata Isradi Zainal. (ari/rdh/k8)
