MANAGED BY:
RABU
20 OKTOBER
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Minggu, 19 September 2021 10:30
Serapan Kerja Disabilitas Masih Terbatas, Tak Sesuai UU, Hanya 0,15 Persen Diterima Jadi PNS
ilustrasi

BONTANG–Jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di lingkungan Pemkot Bontang masih jauh dari ketentuan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bontang merilis, ada delapan orang bekerja di kantor pemerintahan.

Jika dikalkulasi, hanya 0,15 persen dari total pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga kontak daerah (TKD) yang akumulatif mencapai 5.071 orang.

Kepala Sub-Bidang (Kasubbid) Pembinaan dan Kinerja Pegawai BKPSDM Bontang M Ilhamsyah menjelaskan, data per September 2021, jumlah ASN di lingkungan Pemkot Bontang mencapai 2.798 orang. Empat orang di antara penyandang disabilitas.

Mencakup dua penyandang tunadaksa bertugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), satu penyandang tunadaksa di Kecamatan Bontang Selatan, dan satu penyandang tunadaksa di Inspektorat Daerah.

Sementara untuk TKD, 1 penyandang tunarungu di BKPSDM, 1 penyandang tunadaksa di Kelurahan Guntung, dan 2 penyandang tunadaksa di Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Bontang. "Total 8 orang. Ada 4 PNS, 4 TKD," katanya.

Melihat komposisi ini, jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di lingkungan Pemkot Bontang tak selaras dengan undang-undang. Sebagaimana amanah UU No 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas pada bagian keempat mengenai Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi.

Di Pasal 53 Ayat 1 disebutkan pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Dengan jumlah pegawai mencapai 5.071 orang, maka porsi penyandang disabilitas di Pemkot Bontang hanya 0,15 persen. Bila dikerucutkan lagi, hanya 0,14 persen difabel menjadi PNS, dan 0,17 persen TKD. Tak ada yang sampai 2 persen sebagaimana amanah UU.

Menanggapi ini, Ilham bilang pada dasarnya pihaknya tak membedakan antara calon pegawai penyandang disabilitas atau pelamar lain pada umumnya. Yang menjadi pertimbangan utama jelas terkait kompetensi. Siapa pun yang memenuhi kompetensi dan lulus tes calon pegawai negeri sipil (CPNS), maka dia berhak menjadi pegawai di instansi pemerintahan.

"Kami tidak ada membedakan. Paling ketika tes (CPNS) ada penyesuaian buat saudara kita yang disabilitas," ungkapnya.

Dia mengatakan, penyesuaian ini lebih pada sisi teknis. Misal, penyandang disabilitas diberi waktu tambahan, atau ada asistensi buat mengisi soal, tapi bukan menjawab soal. "Dari sisi penilaian sama saja," ungkapnya.

Hal sama juga berlaku untuk TKD. Bila organisasi perangkat daerah (OPD) membutuhkan tambahan TKD, kendati yang melamar penyandang disabilitas, itu tak jadi soal. Nantinya, mereka yang berkompetensi lah dipekerjakan. "Intinya tidak ada pembedaan buat saudara kita yang disabilitas. Mereka juga diakomodir," katanya.

Ilham enggan menjawab lebih jauh, mengapa jumlah penyandang disabilitas sangat sedikit di Pemkot Bontang. Menurutnya itu bukan kewenangannya untuk menjawab, namun Kepala BPKSDM Sudi Priyanto.  "Kalau soal kebijakan saya enggak bisa jawab," ujarnya.

Namun dia menaksir, salah satu penyebab kurangnya penyandang disabilitas bekerja di lingkungan Pemkot Bontang sebab tidak adanya integrasi antara sistem pendidikan, dinas terkait dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Manusia (Dissos-PM) dan BKPSDM. Selain itu, bisa jadi sosialisasi kepada mereka pun kurang.

"Kami memang tidak pernah bahas khusus terkait penyandang disabilitas di lingkungan Pemkot Bontang. Atau mungkin masih kurang," akunya.

Ketua Forum Pemuda Disabilitas Kreatif (FPDK) Bontang Ahmad Akbar Saputra mengatakan, akses untuk memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas memang sudah jadi persoalan klasik. Kendalanya, kata dia, pemerintah seperti tak serius menjalankan amanah UU. "Intinya aturan itu enggak dijalankan," katanya.

Selain itu, penyandang disabilitas sulit memperoleh akses informasi terkait lowongan pekerjaan. Informasinya saja terbatas, terlebih ketersediaannya, sangat kurang. Akbar bilang, kurangnya ketersediaan lowongan kerja bagi penyandang disabilitas lantaran banyak pihak masih menyangsikan kapasitas mereka.

"Bisa dihitung lah yang mau terima kami. Makanya kalau aturan itu tegak, jadi ada semacam ketakutan lah kalau itu tidak dijalankan," pungkasnya. (*/ak/ind/k8)


BACA JUGA

Senin, 18 Oktober 2021 15:05

Perencanaan Bontang Technopark Belum Matang, Bapelitbang Koordinasi Pusat Terkait Kewenangan

Konsep Bontang Technopark masih samar-samar. Sejauh ini belum ada perencanaan…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:40

Gelombang Kedua Pandemi Pengaruhi Keuangan Daerah

JAKARTA - Performa keuangan daerah tahun ini merosot. Penyebabnya, rata-rata…

Jumat, 15 Oktober 2021 13:32

Tersulut Emosi saat Timbang Muatan, Sopir Truk CPO Tikam Rekan Kerja

BONTANG – Peristiwa berdarah terjadi di kawasan PT Energi Unggul…

Rabu, 13 Oktober 2021 14:43

Perampok Ini Ternyata Residivis Pembunuhan

BONTANG – Ketika azan berkumandang, Sukri berjalan pelan memasuki Toko…

Rabu, 13 Oktober 2021 14:37

Mengenang Perjuangan Tim Sebelas dalam Pendirian Kota Bontang

Medio 1994-1997, Tim Sebelas mulai berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna…

Selasa, 12 Oktober 2021 11:47

Kawal Pemindahan Ibu Kota Negara dengan Hukum

Ide atau gagasan pemindahan ibu kota telah terdengar sejak 3…

Selasa, 12 Oktober 2021 11:45

Proyek Bendungan Sepaku Masuk Proyek Strategis Nasional Dukung IKN

Pembangunan bendungan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan…

Selasa, 12 Oktober 2021 10:08

HARUS TEGAS, TERTIBKAN..!! Para Pendatang Bikin Hunian Liar di Bawah Jembatan

SUNGAI DAMA - Camat Samarinda Kota Anis Siswantini melakukan teguran…

Selasa, 12 Oktober 2021 10:06
Petugas Rutin Lakukan Operasi Yustisi Covid-19

Tak Pakai Masker, Warga Dibuat Berkeringat

Level PPKM telah diturunkan, tapi masyarakat tetap harus disiplin terhadap…

Selasa, 12 Oktober 2021 10:04

SABAR..!! Anggaran Tak Cukup, Semenisasi Jalan Dwikora Bertahap

PENINGKATAN badan Jalan Dwikora telah mengemuka sejak Desember tahun lalu.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers