MANAGED BY:
SENIN
27 SEPTEMBER
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Selasa, 14 September 2021 11:29
Soal Batching Plant yang Belum Ada Izin Lingkungannya, Wabup Pastikan Akan Ditindak Tegas
GAMALIS

TANJUNG REDEB - Wakil Bupati Berau, Gamalis akan menindak tegas terkait persoalan batching plant milik penyedia jasa yang dibangun di Kampung Pesayan, yang diketahui belum mengantongi izin lingkungan. 

Dikatakannya, jika memang benar adanya dugaan batching plant yang dianggap tidak ada izin lingkungannya, tentu pihaknya dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Berau akan menyikapi persoalan itu lebih lanjut. Salah satunya dalam waktu dekat ini Ia akan meminta pihak DLHK Berau melaporkan hasil peninjauan di lapangan kepadanya. 

"Akan kita tindaklanjuti hal ini. Saya perlu  bertemu dengan Pak Sujadi (Kepala DLHK) dulu, untuk meminta laporan sejauh mana sih sampai hal itu terjadi. Karena itu pekerjaan lawas," ujarnya kepada Berau Post saat ditemui usai meninjau pelaksanaan SKD PPPK di SMKN 1 Berau (13/9). 

Batching plant dibangun tentu sebagai syarat untuk melakukan peningkatan jalan di poros Tanjung Redeb-Talisayan.  Namun disebut Wabup batching plant milik penyedia jasa yang dibangun di Kampung Pesayan itu sudah dilakukan sejak lama. Sehingga dirinya harus betul-betul memastikan apakah memang tidak ada izinnya atau sebenarnya ada. 

"Tapi itu sesuatu barang lama loh. Mungkin saja ada. Tapi apapun hasilnya, ada atau tidak adanya izin tersebut tetap akan kita telusuri," tegasnya.  Namun Wabup kembali mengatakan untuk persoalan ini akan menindak tegas oleh pemkab jika memang benar izin lingkungan batching plant itu tidak ada. Pihaknya dalam hal ini harus berbuat bijak. Mestinya jika memang tidak ada harus dihentikan dulu sampai izinnya ada. "Iya harusnya segera itu. Makanya saya perlu memastikan dulu hal ini ke pihak DLHK soal izin lingkungannya," bebernya. 

Mengenai kegiatan peningkatan Jalan Tanjung Redeb-Talisayan ini, juga turut menjadi sorotan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. Sebabnya, peningkatan jalan yang dibagi menjadi tiga segmen, yakni yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 1-3, merupakan akses darat satu-satunya yang menghubungkan Tanjung Redeb dengan beberapa kecamatan di pesisir selatan Berau. 

“(Peningkatan jalan) dari Sambaliung sampai Batu Putih itu harus betul-betul kualitasnya terjamin,” kata Makmur ketika ditemui di kediamannya di Jalan Mawar, Tanjung Redeb, Sabtu (11/9). Menurutnya, akses darat yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat karena kondisinya yang memprihatinkan, bukan sekadar akses pendukung kegiatan masyarakat saja. Tapi juga menjadi akses perekonomian bagi perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah pesisir selatan. 

"Jadi memang harus betul-betul dikerjakan supaya bertahan lama. Karena yang melintasi jalan itu bukan kendaraan pribadi masyarakat saja, tapi juga jadi perlintasan truk-truk besar, terutama truk sawit,” jelasnya. Untuk itu, Makmur meminta pelaksanaan peningkatan jalan tersebut harus disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kaltim. “Kualitasnya harus diperhatikan. Apalagi kalau jalan beton, mutu betonnya harus diperhatikan,” tegasnya.

Mengenai keraguan masyarakat mengenai mutu beton pada kegiatan peningkatan jalan Tanjung Redeb-Talisayan 3, Makmur akan memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kaltim.  “Nanti saya laporkan, saya panggil,” katanya.

Sebab dari informasi yang didengarnya, batching plant yang digunakan pelaksana kegiatan, diduga tidak memenuhi standar untuk menghasilkan beton K350, sesuai syarat lelang proyek tersebut. Bahkan batching plant yang dibangun di sekitar lokasi kegiatan, ternyata belum mengantongi izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau.

“Makanya segera kami panggil, kami klarifikasi informasi ini. Yang pasti, jangan coba main-main kalau mengerjakan proyek,” pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, beberapa titik kegiatan peningkatan jalan dengan konstruksi rigid pavement, telah dilaksanakan di antara Kampung Suaran hingga Pesayan, Kecamatan Sambaliung.

Namun pada kegiatan Peningkatan Jalan Tanjung Redeb-Talisayan 3, masyarakat mempertanyakan mutu beton yang digunakan. Sebab, diutarakan warga Kecamatan Sambaliung Amiruddin, batching plant yang digunakan pelaksana proyek disebut tidak sesuai dengan syarat lelang proyek dengan kapasitas minimal 500 liter. Malah menurutnya, batching plant yang digunakan sangat sederhana.

“Malah terlihat seperti corong saja untuk menuangkan campuran semen masuk ke dalam truk molen,” katanya yang mengaku tela melihat langsung keberadaan batching plant dan kegiatan peningkatan jalan tersebut, beberapa waktu lalu. Diutarakan, dengan penggunaan batching plant yang diduga tidak sesuai standar minimal 500 liter, akan mempengaruhi mutu beton yang disyaratkan dengan kualitas K350.

Selain itu, dirinya juga mempertanyakan keberadaan izin lingkungan dalam membangun batching plant untuk menunjang peningkatan jalan senilai Rp 23 miliar tersebut.  "Apa bangun batching plant sudah punya Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan)?” tanyanya.

Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Peningkatan Jalan Tanjung Redeb-Talisayan 3, Muhran, memastikan batching plant yang digunakan sudah sesuai ketentuan. “Batching plant-nya sesuai saja, karena yang penting pada campurannya (beton) yang disesuaikan,” katanya saat dihubungi Berau Post.

Muhran yang beberapa hari lalu mengaku sudah meninjau pelaksanaan kegiatan tersebut, menyebut peningkatan jalan itu bertujuan untuk menunjang objek-objek wisata, khususnya di wilayah pesisir selatan Berau. Mengenai izin lingkungan pembangunan batching plant, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, DLHK Berau, Masmansur, memastikan bangunan tersebut tidak berizin.

Masmansur bersama tiga rekannya juga sudah memastikan langsung ke lokasi pengerjaan. Timnya terjun ke lapangan, tepatnya di Kampung Pesayan, Kecamatan Sambaliung. “Terkait kegiatan pengecoran jalan itu, memang betul belum ada izin lingkungannya. Tetapi yang bersangkutan janji mau mengurus perizinan itu. Paling lambat Senin depan (hari ini, red) katanya,” ujarnya saat dikonfirmasi Berau Post.

Tindak lanjut terkait pelanggaran yang dilakukan salah satu kegiatan proyek tersebut, kata Masmansur, DLHK tetap meminta kepada pihak pelaksana kegiatan segera mengurus izinnya. Salah satunya membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).  “Menurut keterangan penanggung jawabnya di lapangan, memang belum ada kajian lingkungannya,” jelasnya. (mar)

 

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 25 September 2021 10:36

Empat Kelurahan Masuk Zona Kuning

BONTANG – Tren paparan Covid-19 di Kota Taman terus membaik.…

Minggu, 19 September 2021 10:29

Dua Sumur PDAM Rusak Lagi, Pasokan Air Bersih 6.000 Pelanggan Terganggu

Masalah teknis datang bertubi-tubi menerpa Perumda Tirta Taman. Perlu waktu…

Selasa, 14 September 2021 11:29

Soal Batching Plant yang Belum Ada Izin Lingkungannya, Wabup Pastikan Akan Ditindak Tegas

TANJUNG REDEB - Wakil Bupati Berau, Gamalis akan menindak tegas…

Senin, 13 September 2021 11:10

BLT Tak Terambil Belum Terpetakan dan Masuk Kas Daerah

BONTANG – Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-PM) sudah melakukan…

Senin, 13 September 2021 11:09

Sembilan Sekolah di Bontang PTM Hari Ini

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) memastikan ada sembilan sekolah yang…

Sabtu, 11 September 2021 12:21

Sekolah di Paser Siap PTM, Tinggal Nunggu Ini...

Dengan turunnya status PPKM Level 4 di Kabupaten Paser menjadi…

Sabtu, 11 September 2021 12:20

Jembatan Pulau Balang Bisa Jadi Proyek Abu Nawas

DPRD Provinsi Kaltim meminta agar proses pembebasan lahan untuk pembangunan…

Kamis, 09 September 2021 10:55

Datang Lagi 8.740 Dosis Vaksin Sinovac, Fokus Penerima Suntikan Kedua

BONTANG – Langkah menggenjot capaian herd immunity di Kota Taman…

Kamis, 09 September 2021 10:54

16 Pejabat Eselon II Jalani Job Fit, Penentuan Posisi Hak Wali Kota

BONTANG – Seluruh pejabat eselon II di lingkup Pemkot Bontang…

Selasa, 07 September 2021 09:48

Di Bontang Baru Tiga Sekolah Ajukan Permohonan PTM

BONTANG–Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang menyatakan baru tiga sekolah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers