Ada prinsip kehati-hatian yang diabaikan dalam penetapan pemenang lelang tender. Kondisi ini harus dibenahi. Dengan menyingkirkan anasir kepentingan yang sifatnya transaksional.
BONTANG – Dua paket pekerjaan bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim 2021, gagal tender. Meliputi peningkatan Jalan Asmawarman senilai Rp 10,5 miliar dan penurapan Sungai Bontang Rp 22,9 miliar.
Penyebabnya, ada saling sanggah dari peserta lelang. Alhasil, total anggaran yang terpaksa dikembalikan ke kas Pemprov, yakni Rp 33,4 miliar.
Pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah mengatakan, terjadinya sanggahan itu pertanda ada masalah dengan proses lelang. Kemungkinan terjadi tarik ulur kepentingan dalam lelang proyek.
Sebab, lazimnya sanggahan terjadi dalam beberapa situasi. Misalnya ada indikasi penyalahgunaan wewenang, menyimpang dari ketentuan, dugaan praktik KKN, hingga lelang yang penuh rekayasa serta tidak transparan “Jadi kalau ada sanggahan, berarti lelangnya memang bermasalah,” kata dosen yang akrab disapa Castro ini.
Ia juga menduga kuat, fenomena saling sanggah ini merupakan imbas dari sisa pertarungan Pilwali 2020. Bisa jadi pihak yang saling sanggah tersebut punya backup masing-masing. Tetapi ujungnya, masyarakat yang terimbas dari kejadian tersebut.
Lantaran dua infrastruktur itu sangat dibutuhkan dalam kenyamanan akses dan penguraian masalah banjir di Bontang. “Mereka yang berkonflik, rakyat yang dikorbankan,” ucapnya.
Berkenaan dengan proyeksi besaran bankeu tahun selanjutnya, bergantung kepada Pemprov Kaltim. Menyangkut kegagalan proses tender, pemprov harus melakukan evaluasi. Bisa saja tetap akan memberi alokasi yang sama atau tidak.
Diketahui, total gelontoran Bankeu yang diterima Pemkot Bontang tahun ini mencapai Rp 48.638.000.000. Alokasi itu diperuntukkan ke dalam 18 pos. Mulai yang dibawahi Dinas PUPRK, Setkot, DPKPP, DKP3, DLH, Disdikbud, dan Disdamkartan.
Sebelumnya diberitakan, anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Bontang, Kutim, dan Berau Henry Pailan Tandi Payung mengatakan, kondisi gagal lelang dua paket pekerjaan itu bisa saja berpengaruh terhadap kucuran bankeu tahun depan untuk Bontang. Secara otomatis, ketidakserapan maksimal gelontoran anggaran ini akan masuk evaluasi.
“Terkait kesiapan Bontang dan proses lelang. Pasti hasil evaluasi menilai Bontang tidak siap dalam menerima bantuan ini,” kata politisi Partai Gerindra ini.
Ketua DPRD Andi Faisal Sofyan Hasdam menilai ini merupakan masalah klasik. Padahal, menurutnya APBD periode berikutnya itu diketuk di tiap jelang akhir tahun. Tetapi mengapa proses pelelangan itu baru digeber di pertengahan tahun.
“Ada dana Rp 23 miliar untuk penanggulangan banjir, sesuai semangat bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, dari awal tahun ini tidak diapa-apain,” ucapnya.
