MANAGED BY:
RABU
20 OKTOBER
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Selasa, 07 September 2021 09:53
Posko Desa jadi Ujung Tombak PPKM

Vaksinasi Harus Digenjot dan Tetap Pertimbangkan Keamanan Data

Mendagri Tito K

JAKARTA - Pemerintah sudah mengumumkan level pemberlakuan pembatasam kegiatan masyarakat (PPKM). Desa menjadi salah satu ujung tombak dalam pelaksanaan PPKM ini. Selain PPKM, vaksinasi juga menjadi senjata dalam mengurangi penularan Covid-19.

Pemerintah mendorong adanya posko desa untuk penanganan Covid-19. Hingga 3 September lalu ada 51.498 posko desa yang terbentuk. 13 provinsi sudah melaporkan pembentukan posko desa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan akan terus mengevaluasi adanya posko desa di setiap wilayah. "Ikhtiar ini dalam rangka memastikan terlaksananya kebijakan penanganan Covid-19 di tingkat desa," katanya.

Presiden Joko Widodo memang telah memerintahkan adanya keterlibatan desa dalam penanganan panxemi. Aturan inj tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat mikro yaitu di tingkat Desa/Kelurahan.

Terpisah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan tinjauan langsung ke Papua untuk melihat kesiapan venue yang akan digunakan untuk PON XX. Selain meninjau Stadion Lukas Enembe yang ada di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Airlangga juga menggelar rakor evaluasi PPKM bersama kepala daerah.

Airlangga menekankan kepada seluruh Forkopimda Papua untuk terus mendorong jumlah kasus aktif. Terlebih, penyelenggaraan PON XX tinggal menghitung hari. Pasalnya, walaupun terjadi perbaikan level asesmen di Kabupaten Dogiyai dan Keerom, namun terjadi kenaikan level di Kabupaten Lanny Jaya (dari level 1 ke 3).

‘’Saya titip ke jajaran Forkompimda, supaya tingkat kasus ini bisa diturunkan dalam 1-2 minggu ke depan,’’ ujarnya akhir pekan.

Airlangga memerinci, jumlah kasus aktif di provinsi Papua per 3 September masih mencapai 12.378 kasus. Jumlah itu masih meningkat 6,8 persen dibandingkan kondisi 9 Agustus lalu. ‘’Kondisi ini menjadikan provinsi ini memiliki jumlah kasus aktif terbesar kedua (di luar Jawa Bali) di bawah Provinsi Sumatera Utara yang sebanyak 19.422 kasus,’’ jelasnya.

Meski demikian, secara umum di tingkat nasional terjadi penurunan kasus aktif di daerah luar Jawa Bali, yaitu di wilayah Sumatera (-48,41 persen) Nusa Tenggara (-71,20 persen), Kalimantan (-60,25 persen), Maluku-Papua-Papua Barat (-29,26 persen).

Khusus Provinsi Papua, per 3 September 2021, jumlah kasus aktif kumulatif dari tahun lalu adalah 32.568 kasus (share nasional 0,79 persen), sedangkan kasus aktif seminggu terakhir adalah 12.378 kasus (38 persen). Sementara untuk persentase kumulatif dari awal pandemi sampai 3 September 2021, tingkat kesembuhan 19.832 kasus (60,9 persen), dan tingkat kematian 358 kasus (1,10 persen).

Positivity rate tercatat masih cukup tinggi, terutama di Kab. Supiori (60,0 persen), Mamberamo Tengah (33,3 persen), sehingga jumlah testing masih harus ditingkatkan. Capaian testing yang cukup tinggi di hanya di Kab. Boven Digoel dan Kota Jayapura yang sudah lebih dari 80 persen.

Jika dilihat dari zonasi risiko, Provinsi Papua termasuk dalam zonasi risiko sedang (zona oranye). Terdapat 15 Kab/Kota dengan risiko rendah (zona hijau), 14 Kab/Kota dengan risiko sedang (zona oranye). Sementara, BOR Provinsi Papua yaitu 36 persen, di atas BOR nasional (22 persen). Sejumlah Kab/Kota BOR masih berada di atas 50 persen, terutama di Lanny Jaya dan Mappi (100 persen), Mimika, Tolikara, Boven Digul, Jayawijaya (>50 persen).

Pada kesempatan lain Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate yakin Indonesia mampu melewati masa sulit karena memiliki dua modal sosial yang kuat yakni gotong royong dan kolaborasi. Dia pun mengapresiasi upaya semua pihak yang bahu membahu tanpa lelah dan tanpa "Siapa pun bisa berupaya, bahu membahu berusaha bersama menghadapi pandemi Covid-19," ungkapnya.

Setiap individu menurutnya memiliki peran. Dengan mematuhi dan disiplin protokol kesehatan sudah amat berarti di masa sekarang ini. Kemudian saling mengingatkan antar anggota masyarakat yang lengah menjalankan protokol kesehatan juga tak kalah penting. "Semua terlihat sederhana dan bisa dilakukan siapa saja, tapi sesungguhnya itu amat berarti dalam menghadapi pandemi," katanya.

Hal lain yang lain bisa dilakukan masyarakat adalah segera divaksinasi. Dalam penyelenggaraan vaksinasi, Johnny menyambut baik kolaborasi yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah serta berbagai instansi.

Sementara itu, Komisi IX bersyukur antusiasme masyarakat untuk mengikuti vaksinasi masih cukup menggembirakan. Namun demikian, mereka menyoroti keamanan data dari masyarakat yang telah menerima vaksinasi. Jangan sampai insiden kebocoran data yang sebelumnya terjadi beberapa kali juga kemudian terjadi pada data-data vaksinasi.

Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menyebutkan bahwa isu vaksinasi masih sangat dinamis. Meski banyak yang sudah bersedia divaksin, jumlah masyarakat yang menolak divaksin juga cukup tinggi. Hal ini seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah agar lebih berhati-hati dengan data masyarakat untuk menjaga kepercayaan.

"Pemerintah harus menjaga jangan sampai ada peristiwa atau kebijakan yang bisa melemahkan antusiasme publik. Data vaksinasi Presiden Joko Widodo bisa bocor dan terungkap ke publik. Ini menimbulkan banyak pertanyaan soal keamanan data vaksinasi," jelas Mufida kemarin (5/9).

Apabila data vaksinasi Presiden saja bisa bocor, lanjut dia, maka kemungkinan data masyarakat juga bisa bocor. Risikonya, data-data tersebut bisa disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab yang akan merugikan si empunya data. Apalagi sekarang data vaksinasi juga menjadi salah satu syarat yang dibutuhkan masyarakat untuk mengurus banyak hal.

"Saat banyak tempat mensyaratkan penunjukkan bukti telah vaksin, maka keamanan data publik pascavaksinasi menjadi hal yang wajib dilindungi," tegas politisi PKS tersebut.

Sementara itu pakar telematika Roy Suryo meminta sistem aplikasi Peduli Lindungi diperbaiki. Menruut dia aplikasi tersebut sangat mudah untuk dibobol. ’’Bahkan oleh orang awam yang bukan ahli teknologi informasi (TI),’’ tuturnya.

Diantara sistem yang dia sorot adalah mudahnya orang mengakses sertifikat vaksin. Yaitu cukup dengan memasukkan tanggal lahir dan NIK saja. Saat ini informasi tanggal lahir dan NIK sangat mudah untuk dicari di internet. Sehingga sangat mudah pula bagi seseorang untuk membuka sertifikat vaksinasi Covid-19 milik orang lain.

’’Hal itu jelas sangat konyol. Karena siapapun bisa saja memasukkan data orang lain dan mencetak kartu vaksin orang lain tanpa ada verifikasi terlebih dahulu,’’ jelasnya. Menurut dia sistem Peduli Lindungi harus bisa mendeteksi orang yang masuk untuk menagkses sertifikat vaksin adalah orang bersangkutan. Bukan orang lain yang hanya berbekal NIK, tanggal lahir, atau nama lengkap seseorang.

Menurut Roy sistem verifikasi untuk akses dokumen sertifikat vaksin bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya melalalui kewajiban input on time password (OTP) yang dikirim melalui SMS atau WhatsApp (WA) ke nomor ponsel milik orang bersangkutan. Kemudian juga bisa dilakukan dengan cara double protecting melalui kode dikirim via email yang terverifikasi atau sejensinya.

Khusus untuk kasus bobolnya sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo, menurut Roy sangat mudah dilakukan. ’’Semua orang tahu Presiden Joko Widodo lahir 21 Juni 1961,’’ katanya. Kemudian untuk mencari NIK Presiden Joko Widodo juga bisa dilakukan dengan browsing di internet. Saat dicoba memasukkan kata kunci NIK Jokowi di Google, langsung muncul tampilan komplit hasil scan KTP Presiden Jokowi.

Vaksinasi Covid-19 memang memiliki banyak kendala. Mulai dari ketersediaan vaksin, keamanan data, hingga pemalsuan sertifikat vaksinasi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berterima kasih atas upaya Polda Metro Jaya yang telah berhasil mengungkap dan menangkap terduga pelaku pemalsu dan penjual sertifikat vaksin. Pemalsuan ini memanfaatkan wewenang oknum staf pemerintah daerah untuk mendaftarkan peserta vaksinasi secara illegal di aplikasi PeduliLindungi.

Menurutnya, penegakan hukum terhadap pelaku sangat bermakna dalam mengurangi kerugian kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19. "Harapan saya semoga pelaku dapat dihukum seberat-beratnya,” ucap Budi.

Jumat lalu (3/9) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, Irjen Fadil Imran mengungkapkan bahwa Polda Metro Jaya menangkap pegawai Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara. Pelaku berinisial HH dan rekannya FH. Keduanya memalsukan sertifikat vaksinasi Covid-19. Sertifikat yang dijual Rp 370.000 itu dan mesyarakat kepada masyarakat tidak perlu ikut vaksinasi Covid-19 tapi tercatat dalam aplikasi PeduliLindungi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang dalam masa transisi pandemi ke epidemi. Sehingga kehadiran aplikasi PeduliLindungi sangat penting dalam memastikan masyarakat dapat tetap beraktivitas dengan normal tapi kesehatan dapat terjaga. (dee/deb/wan/lyn)


BACA JUGA

Senin, 18 Oktober 2021 15:05

Perencanaan Bontang Technopark Belum Matang, Bapelitbang Koordinasi Pusat Terkait Kewenangan

Konsep Bontang Technopark masih samar-samar. Sejauh ini belum ada perencanaan…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:40

Gelombang Kedua Pandemi Pengaruhi Keuangan Daerah

JAKARTA - Performa keuangan daerah tahun ini merosot. Penyebabnya, rata-rata…

Jumat, 15 Oktober 2021 13:32

Tersulut Emosi saat Timbang Muatan, Sopir Truk CPO Tikam Rekan Kerja

BONTANG – Peristiwa berdarah terjadi di kawasan PT Energi Unggul…

Rabu, 13 Oktober 2021 14:43

Perampok Ini Ternyata Residivis Pembunuhan

BONTANG – Ketika azan berkumandang, Sukri berjalan pelan memasuki Toko…

Rabu, 13 Oktober 2021 14:37

Mengenang Perjuangan Tim Sebelas dalam Pendirian Kota Bontang

Medio 1994-1997, Tim Sebelas mulai berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna…

Selasa, 12 Oktober 2021 11:47

Kawal Pemindahan Ibu Kota Negara dengan Hukum

Ide atau gagasan pemindahan ibu kota telah terdengar sejak 3…

Selasa, 12 Oktober 2021 11:45

Proyek Bendungan Sepaku Masuk Proyek Strategis Nasional Dukung IKN

Pembangunan bendungan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan…

Selasa, 12 Oktober 2021 10:08

HARUS TEGAS, TERTIBKAN..!! Para Pendatang Bikin Hunian Liar di Bawah Jembatan

SUNGAI DAMA - Camat Samarinda Kota Anis Siswantini melakukan teguran…

Selasa, 12 Oktober 2021 10:06
Petugas Rutin Lakukan Operasi Yustisi Covid-19

Tak Pakai Masker, Warga Dibuat Berkeringat

Level PPKM telah diturunkan, tapi masyarakat tetap harus disiplin terhadap…

Selasa, 12 Oktober 2021 10:04

SABAR..!! Anggaran Tak Cukup, Semenisasi Jalan Dwikora Bertahap

PENINGKATAN badan Jalan Dwikora telah mengemuka sejak Desember tahun lalu.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers