MANAGED BY:
RABU
20 OKTOBER
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Sabtu, 21 Agustus 2021 10:26
Korupsi Dana Bergulir Koperasi, Kajati Tambah Vonis Suratman Jadi 10 Tahun

BONTANG – Pengadilan Tinggi Samarinda telah mengeluarkan putusan banding. Sehubungan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana bergulir LPDB KUMKM, oleh mantan ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Halal Bontang, Suratman.

Ketua majelis hakim banding Simplisius Donatus melalui persidangan mengatakan, menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum (JPU). Ia menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Dan dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer. Bahkan hukumannya diperberat dari putusan sebelumnya yakni tujuh tahun. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 10 tahun,” kata Simplisius Donatus dikutip dari laman SIPP PN Samarinda.

Tak hanya itu, terpidana juga dikenakan denda sebesar Rp 500 juta. Bila tidak membayar denda maka diganti 3 bulan kurungan. Ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 3.429.074.088,7. Paling lama sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bila tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. “Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun,” ucapnya.

Menanggapi itu, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bontang Ali Mustofa belum bisa memberikan keterangan terkait amar putusan banding ini. Mengingat, ia sedang berada di luar daerah sehubungan tugas lainnya. “Nanti awal pekan depan saya akan berikan informasinya. Karena harus mencocokkan data salinan amar putusan banding yang dikirim ke kami,” tutur dia.

Diketahui sebelumnya, Suratman dijatuhi pidana penjara selama tujuh tahun oleh majelis hakim tipikor PN Samarinda. Dengan denda sebesar Rp 300 juta. Namun, baik terdakwa maupun JPU melakukan banding terhadap putusan ini. JPU awalnya menuntut Suratman 14 tahun penjara.

Sebagai informasi, KJKS Halal mengajukan pinjaman itu pada 2010. Kemudian terjadi pencairan sebanyak tiga kali. Rinciannya, 2010 mendapat Rp 10 miliar. Setahun berselang ada dua kali pencairan masing-masing Rp 19 miliar dan Rp 6 miliar. Artinya total mencapai Rp 35 miliar.

Mengacu audit BPKP Provinsi Kalimantan Timur, kerugian keuangan yang ditimbulkan mencapai lebih dari 10 miliar. Diduga terdakwa mempergunakan bantuan untuk pembiayaan PT Halal Square dan kepentingan pribadi. Meliputi pembelian beberapa aset bergerak dan tidak bergerak yang saat ini sudah dialihkan kepemilikannya. (*/ak/ind/k15)

 

 

 

 

Keterlibatan Suratman dalam dugaan kasus penyalahgunaan Dana LPBD

 

- Suratman selaku ketua pengurus KJKS Halal dan merupakan penjamin perorangan atas pinjaman kepada LPDB KUMKM, bertanggung jawab atas penyaluran dana pinjaman yang dipergunakan tidak sesuai peruntukannya

- Memerintahkan EHW dan GST untuk menyalurkan dana pinjaman kepada PT Halal Square untuk pembangunan perumahan dan ruko

- Memerintahkan GST membuat laporan realisasi fiktif penggunaan dana LPDB yang tidak sesuai peruntukannya

- KJKS Halal mengajukan pinjaman itu pada 2010. Kemudian terjadi pencairan sebanyak tiga kali. Rinciannya, 2010 mendapat Rp 10 miliar. Setahun berselang ada dua kali pencairan masing-masing 19 dan Rp 6 miliar. Artinya total mencapai Rp 35 miliar.

- Sejak awal pengajuan terdakwa sudah memiliki niat tidak baik. Terdakwa memanggil pengurus KJKS. Meliputi sekretaris dan bendahara untuk melengkapi prosedur itu. Pada intinya KJKS Halal tidak layak menerima pinjaman itu.

- Terdakwa mempergunakan bantuan untuk pembiayaan PT Halal Square dan kepentingan pribadi. Meliputi pembelian beberapa aset bergerak dan tidak bergerak yang saat ini sudah dialihkan kepemilikannya.

- Terdakwa dituntut JPU 14 tahun penjara, denda Rp 300 juta, dan membayar uang pengganti Rp 3.429.074.088,7 pada 6 Mei 2021.

- Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda penjara 7 tahun penjara, denda Rp 300 juta, dan membayar uang pengganti Rp 3.429.074.088,7 pada 10 Juni 2021

- Terdakwa dan JPU melakukan banding terhadap putusan itu

- Amar putusan banding keluar 13 Agustus 2021. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 3.429.074.088,7 paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan. Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun.


BACA JUGA

Senin, 18 Oktober 2021 15:05

Perencanaan Bontang Technopark Belum Matang, Bapelitbang Koordinasi Pusat Terkait Kewenangan

Konsep Bontang Technopark masih samar-samar. Sejauh ini belum ada perencanaan…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:40

Gelombang Kedua Pandemi Pengaruhi Keuangan Daerah

JAKARTA - Performa keuangan daerah tahun ini merosot. Penyebabnya, rata-rata…

Jumat, 15 Oktober 2021 13:32

Tersulut Emosi saat Timbang Muatan, Sopir Truk CPO Tikam Rekan Kerja

BONTANG – Peristiwa berdarah terjadi di kawasan PT Energi Unggul…

Rabu, 13 Oktober 2021 14:43

Perampok Ini Ternyata Residivis Pembunuhan

BONTANG – Ketika azan berkumandang, Sukri berjalan pelan memasuki Toko…

Rabu, 13 Oktober 2021 14:37

Mengenang Perjuangan Tim Sebelas dalam Pendirian Kota Bontang

Medio 1994-1997, Tim Sebelas mulai berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna…

Selasa, 12 Oktober 2021 11:47

Kawal Pemindahan Ibu Kota Negara dengan Hukum

Ide atau gagasan pemindahan ibu kota telah terdengar sejak 3…

Selasa, 12 Oktober 2021 11:45

Proyek Bendungan Sepaku Masuk Proyek Strategis Nasional Dukung IKN

Pembangunan bendungan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan…

Selasa, 12 Oktober 2021 10:08

HARUS TEGAS, TERTIBKAN..!! Para Pendatang Bikin Hunian Liar di Bawah Jembatan

SUNGAI DAMA - Camat Samarinda Kota Anis Siswantini melakukan teguran…

Selasa, 12 Oktober 2021 10:06
Petugas Rutin Lakukan Operasi Yustisi Covid-19

Tak Pakai Masker, Warga Dibuat Berkeringat

Level PPKM telah diturunkan, tapi masyarakat tetap harus disiplin terhadap…

Selasa, 12 Oktober 2021 10:04

SABAR..!! Anggaran Tak Cukup, Semenisasi Jalan Dwikora Bertahap

PENINGKATAN badan Jalan Dwikora telah mengemuka sejak Desember tahun lalu.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers