BONTANG – Meningkatnya besaran gaji dan tunjangan hari raya (THR) di tubuh direksi, serta karyawan Perusda AUJ mendapat tanggapan legislator. Wakil Ketua DPRD Agus Haris mengatakan, kehadiran BUMD tersebut jangan sampai membebani APBD.
Justru pembentukan perusahaan pelat merah itu bertujuan menopang sektor pendapatan asli daerah (PAD). “Kalau Perusda AUJ itu menjadi beban, kalau perlu ditutup sementara atau dibersihkan dulu yang ada. Baru start dari awal,” kata Agus Haris.
Ia berpandangan jangan tiap tahun selalu berlindung di balik dalil dosa lama. Menurutnya, harus ada keinginan bersama untuk membereskan urusan administrasi dan utang-piutang. Sehingga menjadi harapan Kota Taman di kondisi pandemi seperti ini.
“Ketidakpastian DBH dan pembiayaan dari pusat, harapan satu-satunya ialah terobosan pendapatan daerah. Perusda AUJ menjadi salah satu tulang punggung,” ucapnya.
Ia juga mempertanyakan peningkatan beban operasional di tengah berkurangnya sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Seharusnya, dewan pengawas mencermati kondisi ini. Pasalnya, posisi itu merupakan perpanjangan dari pemilik saham dalam hal ini Pemkot Bontang dengan direksi Perusda AUJ.
“Kalau terjadi begitu pengawas harus berani bertindak. Anehnya dua tahun lalu SDM banyak lebih kecil pengeluaran uang. Tetapi sekarang jumlah SDM berkurang tapi beban biaya meningkat,” tutur dia.
Belum lagi pengurangan dua divisi usaha. Mencakup jasa bongkar muat dan transportasi Kondisi ini menyebabkan tidak ada potensi sektor pendapatan. Apalagi jasa bongkar muat di pelabuhan sangat dibutuhkan. “Kalau dihilangkan, artinya mematikan Perusda AUJ itu sendiri,” sebutnya.
Agus Haris sepakat dengan rencana wali kota untuk merombak direksi Perusda AUJ. Mengingat masa jabatan direksi bakal habis akhir tahun ini. Mengingat beberapa tahun ini tidak bersumbangsih kepada pendapatan daerah Kota Taman.
“Tapi, jangan sampai penggantinya sama saja. Karena ini murni bisnis maka butuh orang yang berdisiplin ilmu sesuai. Sehingga bisa membangkitkan perusda,” urainya.
Selain itu, potensi merekrut pekerja lokal dari pembukaan beberapa divisi usaha.“Jangan sampai cara berpikir masih lama. Harus meningkatkan efektivitas kinerja perusda,” terangnya.
Sebelumnya diberitakan, berdasarkan laporan keuangan dari auditor independen 2020, pos anggaran yang mengalami lonjakan ialah biaya gaji dan THR. Baik menyasar direksi maupun karyawan dari BUMD tersebut.
Pada 2020, nominal gaji yang dikeluarkan dari kas anggaran mencapai Rp 1.009.140.672. Padahal satu tahun sebelumnya hanya Rp 878.169.494. Tak hanya itu, besaran THR naik dari Rp 57.920.833 menjadi Rp 98.470.000.
Dewan Pengawas Perusda AUJ Hariyadi mengatakan, tidak tahu persis acuan kenaikan itu. “Sebab itu merupakan ranah dari direksi,” kata Hariyadi.
Pada 2019, induk perusahaan beserta anak perusahaan memiliki 33 karyawan. Setahun berselang menyusut menjadi 24 orang. Bahkan jumlah itu kini melorot lagi seiring dua divisi usaha tersebut yang tidak beroperasi. Tersisa 14 karyawan.
