Angka kasus terkonfirmasi positif terus melonjak, namun hal itu tidak dibarengi dengan jumlah tenaga kesehatan yang memadai.
TANJUNG REDEB – Berau saat ini kekurangan tenaga medis, baik perawat maupun dokter. Wakil Bupati Berau Gamalis menuturkan, sebenarnya untuk anggaran bagi tenaga kesehatan (nakes) sudah ada. dan masuk dalam anggaran Covid-19 tahun 2021 sebesar Rp 114 miliar.
Namun, yang menjadi kendala adalah, hingga kini peminat masih sedikit. Dari kebutuhan 50 perawat, yang lulus seleksi hanya 20 orang. Menurut Gamalis, sumber daya manusia (SDM) yang kurang, membuat para dokter dan nakes lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai, bekerja ekstra.
“Tenaga kesehatan baik perawat dan dokter itu sudah ada dananya,” katanya. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengaku, untuk keterlambatan pembayaran insentif dikarenakan masalah administrasi, bukan karena tidak ada anggaran. Ia berharap, agar masyarakat Berau yang memiliki keahlian di bidang kesehatan bisa bergabung.
“Nakes kita harus kerja ekstra, tangani pasien yang terus mengalami kenaikan,” ujarnya.
Ia mengatakan, sumber dana Rp 114 miliar untuk penanganan Covid-19, dari berbagai sumber, salah satunya adalah dana bagi hasil dan dana reboisasi (DBH DR), yang bukan berasal dari Provinsi maupun Pusat. Anggaran sebesar Rp 114 miliar tersebut, menurut Gamalis, belum tersalurkan seluruhnya. “Masalah realisasi kita masih cek. Salah satunya di rumah sakit, karena ada kendala,” paparnya.
Ia menerangkan, dana yang sudah terpakai adalah untuk penyaluran sembako kepada warga dan juga vaksinasi. Meskipun, vaksin tersebut gratis, namun untuk akomodasi seluruhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau.
“Dari Rp 114 miliar itu, sudah terealisasi sebagian, yakni untuk penyaluran sembako, dan vaksin. Itu biayanya dari APBD semua. Memang untuk vaksin gratis, tapi akomodasinya yang ditanggung Berau. Untuk rekapannya, kita belum terima,” jelasnya.
Ia mengatakan, selain anggaran untuk Covid-19, pihaknya juga, menyiapkan dana untuk pemulihan ekonomi daerah (PED), yang tersebar di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ia mencontohkan, dana tersebut berada di Dinas Pertanian dan Perikanan, dan lainnya.
Sifatnya untuk memberikan kontribusi kepada usaha kecil. Untuk berperan aktif dalam membangun perekonomian di Berau. “Itu susunannya ada di Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang). Semua telah diatur, tinggal pendistribusiannya,” pungkasnya. (hmd/ind/k15)
