MANAGED BY:
RABU
04 AGUSTUS
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Kamis, 15 Juli 2021 11:14
Surat Edaran PPKM Darurat Disoal, Tanda Tangan Harus Wali Kota, Bukan Satgas
Bakhtiar Wakkang

PROKAL.CO,

BONTANG – Kota Taman telah melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Terhitung 12 hingga 20 Juli mendatang. Namun, keputusan itu menimbulkan polemik. Pasalnya, kebijakan itu tertuang dalam surat edaran yang dikeluarkan satgas.

Kondisi ini langsung disorot oleh anggota Komisi II DPRD Bakhtiar Wakkang. “Surat ditandatangani atas nama satgas, bukan wali kota. Di sini jangan yang mengatur tim satgas. Tatanan kehidupan di Bontang ini yang berhak mengatur ialah wali kota,” kata wakil rakyat yang akrab disapa Tiar ini.

Politisi NasDem ini menilai apa yang dilakukan di Bontang ini menabrak regulasi. Sebab, sesuai Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah aturan itu harus berjenjang dan tidak boleh menabrak di atasnya. Mulai dari pusat, provinsi, kemudian daerah.

“Jadi, ketika ada pengeluaran anggaran itu bisa saja tidak sah atau ilegal, bisa jadi temuan,” ucapnya.

Menurutnya, seharusnya Satgas Covid-19 menyampaikan rekomendasi. Sehubungan pertimbangan terkait kondisi yang terjadi di lapangan. Dengan mengusulkan PPKM darurat. Dikarenakan produk PPKM darurat ialah kepala daerah.

Kemudian Pemkot Bontang membawa usulan ini dalam rapat terbatas. Dihadiri oleh satgas, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Taman Husada, ketua DPRD, dan FKPD. Setelah kesepakatan itu disetujui pemerintah pusat maka diterbitkanlah surat keputusan dari wali kota.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Selasa, 13 Oktober 2015 13:45

Rumah Terbakar, Pemilik Masuk RS

<p>TANJUNG REDEB. Begitu melihat api berkobar di atas rumahnya, Made, warga Jalan AKB Sanipah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers