Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) di Samarinda menggelar rapat pertemuan mendadak pada Senin (21/6/2021) malam. Pertemuan yang mendesak tersebut pun berlangsung cukup lama bahkan hingga dini hari. Adapun sejumlah ormas ini membahas adanya isu kudeta politik yang menimpa Makmur HAPK selalu Ketua DPRD Kaltim oleh DPD Partai Golkar Kaltim. Di mana, mereka merasa ada hal yang ganjil dan perlu adanya penyelesaian.
Bahkan, ormas ini menilai adanya sahwat politik yang begitu besar dan ambisius dari pimpinan partai beringin itu. Untuk memuluskan langkahnya maju di Pilgub Kaltim 2024 mendatang. “Gerakan kami ini murni tanpa bayaran dan untuk membela putra daerah yang kami rasa saat ini sedang dizalimi. Kami akan bertemu dengan pimpinan dewan segera mungkin,” ucap Ketua Persekutuan Dayak Samarinda, Rudianto Sulistyo kepada Sapos.
Rudi pun mengaku, gerakan ini akan terus solid sampai apa yang menjadi tuntutan mereka bisa terpenuhi dan juga akan menghadap Gubernur Kaltim untuk meminta pendapat serta saran. “Kami juga akan bertemu gubernur sebagai kepala daerah beliau juga akan kami minta sarannya,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Pemuda Asli Kalimantan Timur (Gepak) Kaltim, Helmi Djamanie mengatakan intinya Kaltim sebagai Ibu Kota Negara (IKN) harus kondusif.
Jangan sampai situasi damai ini justru diciderai oleh segelintir orang. “Kalau mereka tidak punya adat itu tidak elok. Dan caranya ini tidak benar. Yang disingkirkan ini tokoh Kaltim dan putra asli daerah. Ini yang kami sayangkan,” ungkapnya. Dan gerakan ini adalah murni karena simpati kepada tokoh Kaltim yang sedang dianiaya. Bahkan, surat dari DPP Golkar yang dilayangkan terkait PAW dipertanyakan.
“Harusnya kan ada tes atau syarat kenapa harus mengganti pimpinan. Ini jabatan kolektif kolegial dan kalau pimpinan dewan tidak setuju yah surat itu ttidak berlaku. Bahkan dewan pembina Golkar Kaltim saja mengaku tidak mendapat informasi soal PAW ini. Ini syahwat politiknya sangat kentara sekali,” tegasnya. (mrf/nha)
