KEGELISAHAN bukan hanya tertuju pada petugas pemakaman dan disinfeksi. Sehubungan dengan belum terealisasinya insentif dari Pemkot Bontang. Kondisi serupa juga dialami oleh tenaga kesehatan (nakes).
Salah satu dokter di Kota Taman yang enggan menyebutkan namanya mengaku hingga Minggu (9/5) belum menerima insentif tersebut. “Belum ada (insentif), Mas,” kata dokter tersebut.
Bahkan ia tidak mendapatkan kepastian. Kapan nominal itu didapatkanya. Padahal, Idulfitri tinggal tiga hari lagi. Ia berharap agar tambahan penghasilan itu segera dikucurkan. Terkhusus terhitung Oktober hingga Desember 2020.
“Belum ada informasi sampai sekarang. Kalau janji sudah keseringan tapi kenyataannya tidak sesuai,” ucapnya.
Selain itu, ia juga memohon agar periode Januari hingga April segera diproses. Sehingga, tidak ada keterlambatan berlarut dalam pencairannya. Diketahui, besaran yang diterima dokter spesialis tiap bulannya ialah Rp 15 juta. Kemudian dokter umum dan gigi Rp 10 juta.
Bidan dan perawat Rp 7,5 juta. Adapun tenaga kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan, dinas kesehatan, puskesmas, laboratorium dan tenaga lainnya mendapat insentif Rp 5 juta per bulan.
Sebelumnya, tunggakan insentif itu selama tujuh bulan. Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Amiluddin mengaku sudah ada titik temu mengenai permasalahan ini. Bahkan DPRD telah diajak bersama membahas sebelumnya.
“Kemungkinan sebelum Idulfitri sudah diberikan,” kata Amiluddin.
Bahkan, kepastian pencairan itu dijanjikan pada pekan lalu. Tepatnya dua sampai tiga hari setelah dokumen pelaksana anggaran (DPA) diterbitkan. Ia menjelaskan tidak ada kendala pada tahap pencairan dana ini. Sebelumnya penyaluran pos anggaran ini dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun, mereka mengubah kebijakan agar dilaksanakan tiap daerah.
“Akhirnya ini kami memakai APBD Bontang,” terangnya.
Nantinya, dana yang disalurkan terlebih dahulu ialah tunggakan selama tiga bulan. Terhitung Oktober hingga Desember 2020. Totalnya mencapai Rp 2,9 miliar. Konon jumlah tenaga kesehatan yang menerima insentif sejumlah 522 orang. Ke depan, untuk bulan berikutnya bakal diplotkan dari APBD Perubahan.
Anggota Komisi II DPRD Bontang Nursalam menuntut pemkot untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. “Itu utang, pemerintah harus segera membayar itu,” tegas Nursalam.
Politisi Golkar ini menyesalkan dan mempertanyakan komitmen Pemkot Bontang, dalam hal ini BPKAD. Mereka sudah berjanji akan membayar insentif sebelum Ramadan, namun jelang Idulfitri 2021 belum ada kejelasan. “Ini anggarannya ada loh, kenapa ditunda. Ada apa ini?” tegasnya. (*/ak/rdh/k15)
