MANAGED BY:
RABU
23 JUNI
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Jumat, 07 Mei 2021 17:09
Perkom KPK Lampaui Undang-Undang

PROKAL.CO,

JAKARTA- Ancaman pemberhentian terhadap 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dinilai sebagai skenario memberangus orang-orang kritis di tubuh komisi antirasuah tersebut. Itu mengingat nama-nama yang ditengarai masuk daftar tidak memenuhi syarat (TMS) dalam TWK tersebut sebagian besar adalah pegawai yang aktif menyuarakan penolakan terhadap revisi UU KPK.

Anggota Koalisi Save KPK Asfinawati mengatakan pegawai KPK sesuai dengan UU hanya bisa diangkat sebagai pegawai karena memiliki keahlian. Sehingga, TWK yang dilaksanakan berlandaskan Peraturan KPK Nomor 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) itu tidak relevan dijadikan acuan pemberhentian pegawai yang tidak lolos asesmen TWK.

"Artinya dengan Perkom ini Pak Firli dan kawan-kawan telah melampaui apa yang ditulis dalam UU dan PP (Peraturan Pemerintah Nomor 41/2020, Red)," kata Asfinawati (6/5).

Asfin, sapaan Asfinawati, menyebut kecurigaan bahwa ada kepentingan pribadi Firli dalam asesmen TWK pegawai patut menjadi perhatian. Kepentingan itu bisa dikaitkan dengan rentetan pelemahan KPK selama dua tahun belakangan. Dimulai dari revisi UU KPK hingga terpilihnya Firli sebagai ketua KPK. "Ini tindakan balasan (dari kelompok yang menginginkan pelemahan KPK, Red)," imbuh ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu. 

Di sisi lain, Wakil Ketua Pusat Kajian Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Universitas Pendidikan Indonesia (PKPP Wasbang UPI) Warlim Isa mengatakan, tes wawasan kebangsaan perlu dilakukan ketika pegawai suatu lembaga/instansi pemerintah alih status menjadi ASN. Karena, tes tersebut digunakan untuk mengukur integritas, netralitas, dan anti-radikalisme. “Secara peraturan perundang-undangan yang dilakukan KPK sebagai institusi negara itu benar,” jelasnya kepada Jawa Pos.

 Mengenai keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu merupakan kebijakan KPK. Kalau di lembaga lain mungkin tidak sampai melibatkan unsur-unsur seperti itu. Itu dilakukan, mungkin lantaran dalam struktur kepegawaian ada status penyidik yang dianggap memiliki kompetensi khusus. 

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Jumat, 09 Oktober 2015 16:53

PPK Tantang Ketua Panwaslu

<p>SAMARINDA. Status Ketua Rukun Tetangga (RT) menjelang perhelatan politik akhir tahun nanti…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers