Sejak flyover Air Hitam berdiri pada 2016 silam, Jalan Juanda dan Kadrie Oening kini jadi langganan banjir. Padahal sebelumnya genangan tidak separah dua tahun belakangan ini.
Seiring pergantian tahun, kondisi genangan di bawah flyover kian meluas. Bahkan hingga depan Kantor Imigrasi Jalan Juanda. Tak heran Wali kota Andi Harun belum lama ini juga menyoroti hal tersebut. Dengan melakukan peninjauan belum lama ini. Berdasarkan temuan di lapangan, tingginya sedimen di dalam drainase membuat, genangan lambat mengalir ke Sungai Mahakam.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya mengatakan salah satu yang perlu dilihat kajian lingkungan atas pembangunan flyover tersebut. Pasalnya ia sendiri mengakui keberadaan flyover justru membuat kawasan Juanda dan sekitarnya tergenang. “Perlu dilihat juga pembangunan drainase di sana, karena drainase tidak sempurna,” bebernya.
Belum lagi buangan dari Polder Air Hitam yang dianggap Angkasa tidak jelas. Sebab yang ada saat ini justru genangan yang tersumbat. “Ada polder tapi tidak tahu buangannya kemana, karena drainasenya tersumbat,” paparnya.
Ia pun mengharapkan tahun ini, kegiatan pembenahan sub drainase bisa berjalan maksimal. Daripada harus melakukan semenisasi yang menurutnya bisa ditunda. Karena penanganan banjir memerlukan anggaran yang tidak sedikit. “Anggaran besar tidak masalah, asalkan serius,” tegasnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda Hero Mardanus mengatakan bahwa untuk mengatasi banjir di kawasan Air Hitam memang perlu anggaran yang besar. Pasalnya drainase yang ada selama ini sangat kecil.
“Drainase yang ada cuma 1 meter lebarnya, tidak mampu menampung debit air yang besar,” sebutnya.
Sedangkan idealnya kata Hero perlu drainase selebar 3 meter. Sehingga kedepannya ia berencana melakukan crossing drainase. Layaknya proyek yang sedang berjalan di simpang empat Jalan DI Pandjaitan. “Anggarannya yang diperlukan sekitar Rp 50 miliar,” sebutnya. Padahal biaya membangun flyover mencapai Rp 81 miliar. (hun/nha)
