Melintasi Sungai Karang Mumus (SKM), sekilas yang terlintas adalah kawasan kumuh. Wajar. Karena memang masih ada beberapa penduduk yang bermukim di pinggiran sungai.
Hingga kini SKM bahkan masih menjadi sebagai bagian dari penunjang kebutuhan sehari-hari. Padahal, sejatinya pinggiran sungai harus terbebas dari bangunan. Hal ini lantaran menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Belum lama ini sebuah lembaga resmi internasional: Adaptational Fund bertandang ke balai kota. Lembaga ini melirik kawasan SKM segmen belakang Pasar Segiri. Tepatnya di kawasan yang belum lama ini telah dibebaskan oleh Pemkot Samarinda.
Berdasarkan pengakuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, Nurrahamani, lembaga tersebut sebenarnya sudah beberapa kali berdiskusi dengan pihaknya. Tepatnya pada tahun lalu.
Namun ia meyakinkan urusan konsep, perlu melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Guna merancang kawasan SKM, menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berharap RTH di SKM bisa menyesuaikan dengan perubahan iklim.
“Makanya saat rapat waktu itu. Mereka meminta masukan dari sejumlah OPD. Karena di sana juga masuk program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). Lalu ada juga normalisasi dari BWS (Balai Wilayah Sungai),” sebutnya.
Sehingga proyek yang akan dibangun tak sekedar berbentuk RTH. Namun juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk menunjang segala hal. Salah satunya dalam hal mitigasi dan tidak melanggar urusan gender.
“Karena pembangunan itu kata mereka konsepnya jangan sampai meninggalkan konsep gender. Perempuan dan anak-anak harus diperhatikan,” kata Yama, sapaannya.
Selain itu, juga yang masuk pertimbangan adalah urusan mitigasi atau mengurangi dampak bencana. Pasalnya Samarinda juga terkenal sebagai kota langganan banjir. Sehingga pembangunan RTH tersebut nantinya diharapkan bisa menjadi tempat yang bebas dari banjir. “Jadi tak sekedar pembangunan RTH saja. Benar-benar harsu terkonsep dan bisa menunjang urusan sosial dan ekonomi,” pungkasnya. (hun/nha)
