Andi Harun-Rusmadi mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Samarinda, Jumat (26/2) lalu. Di tengah kemeriahan agenda seremonial tersebut, tak lupa kedua tokoh ini mengambil kesempatan untuk membeberkan sejumlah kegiatan prioritasnya dalam seratus hari kerja. Salah satunya mengenai penanganan banjir di dua titik prioritas: Simpang Sempaja dan di Jalan DI Panjaitan. Tak cukup hanya mengandalkan APBD, rupanya Andi Harun dan Rusmadi telah menyiapkan agenda pentingnya di hari kerja pertamanya pada Senin (1/3).
“Saya bocorkan ya, Senin nanti saya akan menghadap gubernur (Isran Noor). Sekitar jam 10 pagi,” kata petinggi DPD Gerindra Kaltim ini. Dalam kunjungan tersebut, ia berencana melakukan komunikasi secara langsung dengan Isran, guna mendapat kucuran APBD untuk penanganan banjir serta beberapa program prioritas lainnya. Menurutnya, pendekatan dengan Pemprov Kaltim memang perlu dilakukan sedini mungkin. Sekalipun APBD 2021 Kota Samarinda telah disahkan.
“Karena APBD kota saja tidak cukup, makanya saya mau pendekatan dengan provinsi,” ujarnya. Selain urusan banjir, yang tak kalah penting kata Andi Harun soal penanganan Covid-19. Sekalipun penyebarannya belum bisa dikendalikan, namun ia menjanjikan agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan normal. “Normal dalam artian tetap dengan protokol kesehatan,” urainya.
Melengkapi keterangan Andi Harun, Rusmadi mengatakan ada lima program prioritas yang telah disampaikan kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Khususnya dalam program seratus hari kerja. Selain penanganan Covid-19 dan banjir, ada juga persoalan penataan parkir, Pedagang Kaki Lima (PKL), serta program Rp 100-300 juta per RT.
“Untuk program itu (Rp 100-300 juta per RT) saya kira tahun depan baru bisa, ternyata Pak Wali (Andi Harun) optimis, bisa diwujudkan di anggaran perubahan nanti,” jelasnya.
Adapun program yang telah ia merupakan program unggulan dalam pemerintahan yang kian disebut Probebaya yang diambil dari singkatan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini telah dipaparkan kepada seluruh OPD termasuk tingkat kecamatan, kelurahan hingga RT. “Nanti juga ada ada Perwali (Peraturan Walikota) dalam waktu dekat,” katanya.
Ketua DPRD Samarinda Sugiyono memiliki catatan tersendiri. Menurutnya, ada beberapa keluhan masyarakat yang kerap diselesaikan pada masa pemerintahan sebelumnya. “Mudah-mudahan kedepannya kami bisa bekerja sama dengan menuntaskan beberapa catatan yang belum diselesaikan sebelumnya,” ucap Ketua DPC PDIP Samarinda ini, Jumat (26/2).
Salah satunya program pengendalian banjir yang terus-terusan menjadi keluhan masyarakat. Ia berharap di pemerintahan Andi Harun-Rusmadi, titik banjir yang ada saat ini bisa berkurang. Selain itu, soal penerangan di sejumlah fasilitas umum seperti jembatan, jalanan umum serta jalan lingkungan.
“Ada juga jembatan yang belum jelas statusnya sudah diserahterimakan atau belum, itu juga harus dipertegas lagi oleh Pemkot Samarinda,” bebernya. Sekalipun ia dikenal tidak terlalu banyak berbicara, namun ia mengamati dari sejumlah keluhan masyarakat, masih banyak yang menjadi PR untuk pemerintahan selanjutnya. Sehingga ia berharap penuh, di pemerintahan kali ini benar-benar fokus untuk kepentingan masyarakat. “Tentunya kedepan pemkot dan DPRD harus bekerja sama, agar program yang sudah dirancang benar-benar menyentuh kepentingan orang banyak,” urainya. Saat ditanya mengenai program Rp 100-300 juta per RT, bagi Sugiyono memang tidak bisa segera dikabulkan. Mengingat APBD murni telah disahkan sejak Desember lalu. “Kalau di perubahan mungkin bisa, dan saya mendukung selama itu untuk kepentingan masyarakat,” kata Sugiyono. (oke/mrf/hun/nha)
