Tahun ini Pemkot Samarinda tengah berupaya menyelesaikan masalah sosial di dua titik pinggiran sungai. Di antaranya permukiman di belakang Pasar Segiri segmen Kelurahan Bandara dan Pembahasan lahan Sungai Mati di Jalan DI Pandjaitan.
Sebab jika tidak dilakukan, akan menghambat rencana normalisasi di masing-masing lokasi. Khusus di Pasar Segiri, desain perencanaan pembebasan lahannya menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Samarinda. Sedangkan segmen Sungai Mati dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda. Setelah itu urusan teknis pembebasannya dilakukan oleh Dinas Pertanahan.
Hanya saja hingga saat ini kegiatan pembebasan lahan belum juga berjalan. Kepala Dinas Pertanahan Samarinda Syamsul Komari mengaku desain yang ada saat ini belum sesuai dengan aturan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Tapi dokumen yang mereka buat sekarang ini saya kembalikan, karena tidak sesuai aturan,” kata Syamsul. Baginya urusan perencanaan yang sesuai harusnya sudah dilengkapi dengan letak, luasan dan perkiraan harga. Sedangkan dari dua instansi tersebut baik Disperkim maupun Dinas PUPR dinilai masih kurang.
Padahal kata Syamsul jika dokumen perencanaan mereka sudah sesuai, rencananya pembebasan lahan bisa dilakukan pada Maret mendatang. “Kalau telat begini, bisa-bisa Mei atau Juni baru berjalan,” tuturnya. Namun Syamsul mengaku sudah memasukkan kegiatan itu dalam rencana program seratus hari kerja wali kota terpilih Andi Harun. Pasalnya di tahun ini disediakan anggaran Rp 5 miliar untuk penuntasan masalah sosial. Sehingga ia memastikan kegiatan itu akan dikawal secara serius.
“Itu program utama kami, semoga instansi yang berkaitan bisa lebih serius dengan pekerjaannya,” pungkas Syamsul. (hun/beb)
