Meski ditunda, pembelajaran tatap muka tetap dapat digelar ketika Kota Taman bisa menurunkan kasus paparan virus corona. Pihak sekolah pun tetap diminta mempersiapkan diri.
BONTANG–Pembelajaran tatap muka (PTM) yang sejatinya dimulai 11 Januari dipastikan ditunda. Durasinya hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Pasalnya, tren kasus aktif paparan Covid-19 di Kota Taman mengalami peningkatan. Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris menyetujui kebijakan yang diambil oleh Pemkot Bontang.
“Ini merupakan langkah yang tepat berkenaan situasi saat ini. Terpenting yang didahulukan ialah faktor keselamatan,” kata Agus Haris.
Politikus Gerindra itu menyikapi pengambilan kebijakan tentu mengacu terhadap beberapa aspek pertimbangan. Baik pantauan langsung di lapangan maupun dampak jika skema itu tetap dijalankan.
“Disdikbud tentu sangat paham kondisi lingkungan sekolah dan mekanisme kegiatan belajar-mengajar,” ucapnya.
Meski demikian, sekolah tetap harus mempersiapkan diri. Sehubungan dengan kelengkapan protokol kesehatan. Sebab, jika tren kasus Covid-19 mengalami penurunan, tidak menutup kemungkinan PTM bisa diberlangsungkan. “Di tengah penundaan PTM, lebih pas jika mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Tinggal langsung melaksanakan,” tutur dia.
Dampak penundaan PTM maka pembelajaran kembali ke metode daring. Dia menjelaskan, konsekuensinya materi yang disampaikan tenaga pengajar tentu tidak maksimal diserap oleh pelajar. Karena keterbatasan interaksi. Pemerintah pun telah menyiapkan fasilitas. Mulai penyaluran kuota internet dan pengadaan lembar kerja siswa (LKS).
Menurut dia, dibutuhkan pengawasan orangtua ketika putra-putrinya menjalani pembelajaran virtual. Meski tidak ditampik, sebagian orangtua disibukkan dengan aktivitas lain. Baik pekerjaan maupun rutinitas sehari-hari. “Karena kalau dibiarkan anak-anak tidak akan fokus terhadap penyampaian materi. Apalagi yang berada di jenjang SD ke bawah,” sebutnya.
Untuk diketahui, penundaan ini berlaku di seluruh jenjang pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang Akhmad Suharto mengatakan tidak mau mengambil risiko jika skema ini tetap dipaksakan. Disebabkan menyangkut nyawa seluruh pihak yang terlibat. Keputusan itu mengacu rekomendasi dari Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
“Setelah mendengar pertimbangan dan saran. Serta melihat kondisi Covid-19 di Bontang kami memilih untuk mengutamakan keselamatan siswa, guru, dan masyarakat secara luas,” pungkasnya. (*/ak/rdh/k8)
