Guna membahas dan mencari solusi dalam menekan jumlah penduduk miskin khususnya di kota Tepian saat pandemi Covid 19, Pemkot Samarinda menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Penanggulangan Kemiskinan kota Samarinda Tahun 2020, secara virtual, Senin (30/11) pagi.
Hadir sebagai pembicara pagi itu, tim nasional percepatan penanggulang kemiskinan sekretariat Wakil Presiden RI, Edi Safrijal. Rakor sendiri dibuka langsung Asisten I Sekretariat Pemkot Samarinda, Tejo Sutarnoto yang diikuti seluruh Camat dan Lurah dilingkungan Pemkot Samarinda.
Dalam sambutannya, Tejo mengatakan jika masalah kemiskinan di saat pandemi menjadi persoalan yang kompleks. Karena menurut dia memberikan dampak yang luar biasa, karena tak sedikit warga yang harus kehilangan pekerjaan selama pandemi. Pastinya menganggu sosial ekonomi keluarga. “Imbasnya timbul kerentanan yang tinggi dalam keluarga, terutama masalah kesehatan, sosial dan ekonomi,” kata Tejo.
Oleh itu, sambung dia pentingnya Rakor yang diselenggarakan pagi itu. Karena untuk menyelaraskan program pusat dan daerah dalam penerapan strategi perencanaan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Selain melakukan verivikasi dan validasi data supaya program-program penanggulangan kemiskinan dapat menyasar target yang tepat dan meminimalisir terjadinya salah sasaran penerima manfaat.
Sekretaris Tim Koordinasi Penangulanggan Kemiskinan (TKPK) kota Samarinda, Ananta Fathurozi dalam rakor tersebut menambahkan kalau angka kemiskinan kota Samarinda pada tahun 2019 berdasar data BPS Samarinda mencapai 4,59 persen.
Dimana angka tadi dianggap lebih kecil dibanding kabupaten/kota lain di provinsi Kaltim. “Artinya hal ini mengindikasikan kinerja sosial kota Samarinda secara rata-rata lebih baik dibanding wilayah lain,” tutur Ananta yang juga kepala Bappeda Samarinda.
Walaupun sambung dia belum ada data terupdate terkait kondisi sekarang setelah dirundung masalah pandemi, tetapi pemerintah kota sudah menjalankan beberapa strategi Penanganan bagi warga yang terdampak secara ekonomi akibat covid 19. Baik itu dari segi perlindungan maupun jaring pengaman sosial. “Seperti pemantauan harga dan stok pangan dan pemberlakuan belanja online.
Serta untuk pengaman sosial sendiri pemkot juga sudah melakukan pembagian sembako bagi 17.898 KK dan mengratiskan tagihan PDAM bagi kelompok rumah tangga dan kelompok sosial,” urainya.
Sementara itu, tim nasional percepatan penanggulang kemiskinan, Edi Safrijal dalam paparannya menjelaskan jika penguatan kelembagaan TKPK sebagai langkah dalam percepatan pengentasan kemiskinan di kota Samarinda. Untuk itu diperlukan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam program tersebut dengan aktif melakukan koordinasi, sinkronisasi program dan evaluasi program.
Karena kata dia, untuk mempercepat penurunan angka kemisknan digunakan langkah-langkah dalam mengurangi beban pengeluaran warga miskin, meningkatkan pendapatan warga miskin serta mengembangkan program UKM.
“Karena pada prinsipnya penanggulangan kemiskinam sudah diatur dalam Permendagri no 53 tahun 2020, melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga dan individu. Serta ada juga program pemberdayaan masyarakat dalam penguatan pelaku usaha mikro dan kecil,” ungkapnya.
Ia menambahkan selama pandemi Covid-19 ada peningkatan jumlah warga miskin di Indonesia yang angkanya mencapai 3 juta jiwa. Untuk itu sambung dia, pentingnya pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial ditengah masyarakat saat ini.
“Tapi sayangnya hasil evaluasi saya justru disaat pandemi seperti saat ini Pemerintah Daerah belum memaksimalkan anggaran belanja sosialnya. Dimana rata-rata hanya dibawah 1 persen. Di Indonesia hanya provinsi DKI Jakarta yang bisa memanfatkan belanja Bansosnya di atas rata-rata,” akunya. (sapos)
