Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap tahun selalu disorot oleh DPRD Samarinda. Sebagai kota jasa dan perniagaan harusnya PAD Samarinda bisa meningkat setiap tahunnya. Namun belakangan justru tidak bergerak diangka Rp 500 miliaran.
Hal ini pun mendapat tanggapan tersendiri dari Ketua Komidi II DPR Samarinda. Namun ia tak menyalahkan jika target PAD tahun ini tidak bisa melebihi target awal. Sebab kondisinya masih berbalut Covid-19. Hanya saja, hampir setahun berjalan ini ia melihat ada beberapa objek pendapatan yang harusnya bisa dimaksimalkan menjadi PAD. “Sebut saja Citra Niaga, itu harus dikaji dulu, karena saya dengar di sana ada lapak yang disewakan seharga Rp 100 juta,” tegasnya.
Sementara lapak di Citra Niaga, diperkirakan lebih dari 50 diisi oleh kedai kopi dan makanan. Fuad pun mempertanyakan sistem kerjasamanya, dari pengelolaan lapak dan parkir yang ada kawasan tersebut. “Penyewaan lapak itu belum jelas masuknya ke kas daerah atau bagaimana,” tuturnya.
Selebihnya, berdasarkan hasil rapat bersama Pemkot Samarinda, nilai PAD ditargetkan senilai Rp 550 miliar. Namun Fuad menilai targetan tersebut harusnya bisa lebih dari itu. “Karena kami sudah menghitung dari segala sektor, harusnya Rp 700 miliar,” terangnya.
Termasuk sektor parkir yang selama ini dieluh-eluhkan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda. Lantaran pendapatan dari parkir tepi jalan, kurang maksimal dalam setahun. Seperti tahun ini nilai pendapatan dari parkir tepi jalan hanya Rp 1,1 miliar. “Itu kan kalau dihitung hanya lima motor dalam sehari, padahal orang parkir ditepian kan tidak mungkin hanya segitu,” bebernya.
Sehingga ia pun menyayangkan jika Pemkot Samarinda tidak bisa menggenjot PAD nya lebih dari saat ini. Ia pun mengharapkan tahun depan, instansi pemumgut PAD bisa bekerja lebih maksimal lagi. “Khususnya dalam melihat objek pendapatan, harusnya bisa lebih dari saat ini,” pungkas Fuad. (hun/beb)
