Gubernur Kaltim Isran Noor mengingatkan kepada masyarakat melalui tokoh dan pimpinan ormas agar selalu mengajak warganya menjaga kondusivitas dan kamtibmas yang sudah terpelihara dengan baik selama ini.
“Masyarakat menjadi garda terdepan menangkal isu-isu yang memprovokasi. Jangan mau diadu-adu dan digesek-gesekkan,” katanya. Staf Ahli Gubernur Bidang Polhukam, Wahyu Widhi membacakan sambutan Gubernur Kaltim pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di ruang pertemuan Hotel Bumi Senyiur Jalan Pangeran Diponerogo Samarinda, Rabu (7/10).
Kegiatan yang digagas Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) tersebut dijadwalkan selama dua hari yakni 6-7 Oktober 2020. Acara dihadiri tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan ormas di Kaltim.
Wahyu menambahkan kondisi saat ini berpotensi terjadinya konflik. Selain masalah SARA, kesenjangan pusat dan daerah serta paham-paham asing. Juga, menjelang Pilkada Serentak serta kondisi Covid-19 yang mewabah dan belum tampak akhirnya.
Karenanya, Gubernur sangat berharap masyarakat harus cerdas dan pandai melihat situasi, tidak mudah terbawa emosi dan wajib mencari informasi yang benar dari pihak berwenang, bukan informasi dari pihak tidak bertanggungjawab.
“Kami harus dukung aparat keamanan, TNI dan Polri serta pemerintah dalam menciptakan kondisi yang kondusif. Sebab, jumlah mereka terbatas. Maka, masyarakat lah garis terdepan dalam menangkal benih-benih atau pun isu-isu yang bisa memicu konflik,” harapnya.
Menurut dia, masyarakat harus menjadi garda terdepan. Sebab, benih-benih atau isu-isu berkembang di masyarakat dan masyarakat pula yang terlebih dulu mengetahuinya. Sementara Asisten Deputi (Asdep) I Deputi VI Kemenko Polhukam, Cecep Agus Supriyanta mengatakan ada 10 provinsi yang dipilih sebagai tempat untuk acara konsultasi publik kesatuan bangsa. Salah satunya Kaltim.
“Di sini kita akan menggali, apa dan bagaimana isu-isu strategis kesatuan bangsa dipersepsi, dirasakan, dan dipahami. Jadi kita akan menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk kemudian kita oleh menjadi suatu rekomendasi kebijakan pemerintah,” kata Cecep.
Cecep mengatakan masyarakat dan instansi pemerintah di daerah adalah pihak yang bersentuhan langsung dengan tantangan-tantangan kesatuan bangsa. Jadi, kalau ingin kebijakan pemerintah benar-benar ingin menyelesaikan persoalan yang riil, maka suara mereka harus didengarkan dan dijadikan input kebijakan.
“Kami akan catat semua yang mereka ungkapkan dalam diskusi ini, Selain itu kami juga minta mereka untuk mengisi kuesioner yang berisi 90 pertanyaan di seputar 12 isu strategis yang kami pandang penting untuk bidang kesatuan bangsa. Dari situ, kita akan tahu apa masalah riil yang mereka rasakan, dan apa rekomendasi mereka untuk perbaikan dan atau kebijakan yang harus diambil,” pungkasnya. (antara/nin)
