Pembangunan Gedung Dermaga di Kawasan Pasar Pagi, kini tengah dikebut oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda. Proyek berlokasi di Jalan Gadjah Mada tepatnya di depan Pasar Pagi. Bahkan proses pengerjaannya sudah dimulai sejak April lalu melalui kontraktor yang memenangkan lelang dengan nilai proyek Rp 11,9 Miliar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Samarinda Herwan mengatakan proses penyusunan Detail Engineering Design (DED) dalam pembangunan Gedung Dermaga Mahakam Ilir ini, sudah dilakukan sejak 2018 lalu. Hanya saja beberapa kali tertunda dan baru disetujui tahun ini. “Harusnya April sudah mulai. Tapi karena pandemi, pekerjaan dihentikan sementara,” jelas Herwan. Awalnya dalam APBD Murni ini, pengerjaan proyek dermaga mendapat jatah sebesar Rp 20 Miliar. Namun setelah dirasionalisasi berkurang lagi. “Sehingga pengerjaan disesuaikan dengan anggaran yang ada,” kata Herwan.
Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Prasarana Dishub Samarinda Romiansyah menargetkan awal Desember nanti tahap awal sudah rampung. Sesuai dengan kontrak yang tertera dalam plang proyek di lokasi pembangunan dermaga tersebut. Memang secara kebutuhan tak sesuai dengan perhitungan awal yang harusnya bisa dianggarkan senilai Rp 20 miliar.
“Namun diupayakan bisa dioperasikan meski harus ada yang dikurangi,” tegasnya.
Di tahap satu ini, progres bangunan sudah mencapai 59 persen. Parkir kendaraan pun sudah terlihat di samping tiang pancang dermaga. Hanya saja ada pengurangan di item Trestle jembatan yang menghubungkan ke kapal ponton. Harusnya bisa dibangun dua item. “Namun karena menyesuaikan anggaran, satu dulu yang kami bangun,” tuturnya.
Untuk satu trestle sendiri dapat menampung hingga empat ponton. Selain itu panjang parkiran yang ada saat ini memang hanya setengah dari badan bangunan. “Harusnya bisa sampai 89-100 meter, tapi harus dikurangi jadi 23 meter sesuai anggaran yang ada,” sebut Romi.
Selebihnya pembangunan tahap dua akan dikerjakan 2021 mendatang. Secara keseluruhan total pembangunan dermaga membutuhkan Rp 46 miliar seperti yang ada dalam DED. “Tapi endingnya tergantung TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) dan dewan lagi disetujuinya berapa,” pungkas Romi. (hun/beb)
