Musibah pandemi belum juga berlalu hingga saat ini. Segala aktivitas pertemuan diarahkan menggunakan jaringan atau dikenal dengan metode dalam jaringan (daring). Termasuk pula kegiatan belajar mengajar bagi siswa maupun ujian yang belum lama ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
Menyikapi hal ini Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda Asli Nuryadin mengharapkan ada bantuan dari Pemkot Samarinda untuk membangun jaringan wifi di setiap sekolah. Namun jaringan ini bisa dijangkau secara luas hingga ke rumah-rumah siswa. Pasalnya jika mengharapkan bantuan kuota internet sebesar 35 Gigabyte saja tidak cukup. Pemberian kuota itu diambil dari Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) dari setiap sekolah pertahun.
“Kuota itu saja tidak cukup, karena bisa saja digunakan anak untuk medsos atau game,” kata Asli.
Sedangkan usulan jaringan wifi ini, bagi Asli hanya bisa digunakan untuk membuka situs situs pendidikan. Sehingga penggunaan internet pun dibatasi agar tidak disalahgunakan. Hal ini menjadi harapan Asli kepada pemerintah daerah agar bisa dikabulkan, untuk menunjang pembelajaran daring bagi siswa.
Untuk penganggarannya kata Asli bisa dibebankan kepada setiap sekolah. Meski dinilai berat, namun aktivitas di sekolah sejak awal pandemi juga sudah berkurang. Sehingga angaran tersebut bisa diarahkan untuk membuat wifi yang bisa diakses siswa dari rumah. “Kekuatan jaringannya memang sangat cepat karena langsung ke satelit, tapi ini baru usulan ya,” celetuk Asli usai bertemu dengan Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin belum lama ini.
Selain itu ia juga berharap mendapat dukungan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda, untuk memuluskan rencananya. Sebab baginya hanya mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat saja tidak cukup. Masih banyak keluhan orangtua siswa, lantaran tidak semua wilayah mendapatkan akses internet.
Namun ia memastikan saat ini bantuan kuota dari Bosnas sudah digulirkan 50 persen. Bagi sekolah yang belum mendapatkan bantuan kuota untuk siswanya, diminta untuk melengkapi kembali berkas mereka hingga dinyatakan valid oleh Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan (Kemendikbud). “Karena harus dipastikan nomor yang menerima masih aktif atau tidak,” pungkas Asli. (hun/beb)
