Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengakui adanya penurunan pendapatan asli daerah (PAD). Meski begitu, penurunan itu tidak hanya dialami Benua Etam tetapi secara global. Apalagi penurunan ini disebabkan beberapa unsur pendukung, mulai turunnya ekspor impor hingga Dana Bagi Hasil (DBH).
“Penurunan ini secara khusus tidak terjadi pada PAD. Yang turun adalah DBH kita, penurunan ini kan oleh Pemerintah Pusat. Jadi, ini turunnya secara global. Semua daerah mengalaminya,” katanya kepada awak media, Senin (14/9).
Hadi mengatakan harga jual batu bara mengalami penurunan. Juga menjadi perhatian semua pihak di daerah ini. Apalagi, saat ini mengalami musibah wabah virus Covid-19. “Karena daerah kita mengalami penurunan DBH, tentunya tetap waspada. Namun demikian, itu hanya kemungkinan terjadi krisis ekonomi. Semoga saja tidak terjadi,” ungkapnya.
Sedangkan adanya kebijakan pemerintah pusat mengizinkan daerah untuk melakukan pinjaman dana dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) ke pusat. Hadi menegaskan, hingga saat ini Pemprov Kaltim belum sampai melakukan keputusan tersebut.
“Itu karena proyek besar sudah ditangani pemerintah pusat. Jadi kita belum perlu pinjam ke pusat. Karena, pinjaman itu tentu akan jadi utang,” jelasnya. Hadi juga menyampaikan Rancangan Perubahan-APBD 2020 semula sebeaar Rp12,29 triliun menjadi Rp10,83 triliun. Perubahan anggaran pendapatan daerah 2020 mengalami penurunan dibanding target yang telah ditetapkan pada APBD murni 2020.
“Kondisi ekonomi makro yang sulit diprediksi akibat pandemi Covid-19, penurunan harga minyak dan gas serta komoditas tambang di pasar internasional, rendahnya daya beli masyarakat, tidak dipungutnya lagi PKB dan BBN alat berat, serta kebijakan pusat atas pengalokasian dan penyaluran dana transfer yang bersifat dinamis, adalah sejumlah permasalahan yang diinventarisir sehingga mempengaruhi penerimaan pendapatan pada Perubahan APBD,” paparnya.
Hadi menyebut pada Perubahan APBD 2020, pendapatan yang semula direncanakan Rp11,84 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp3,25 triliun, sehingga menjadi Rp8,58 triliun atau turun 27,51 persen. Beberapa komponen yang mengalami perubahan yaitu, PAD sebesar Rp4,31 triliun atau turun Rp2,46 triliun (36,3 persen), dana perimbangan sebesar Rp4,19 triliun atau turun Rp788,41 miliar (15,83 persen).
Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp73,27 miliar atau turun Rp8,65 miliar (10,57 persen) serta penerimaan pembiayaan sesuai perhitungan APBD 2019, sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar Rp2,24 triliun, bertambah sebesar Rp1,79 triliun dari alokasi APBD murni TA 2020 sebesar Rp451,32 miliar. (mrf/beb)