MANAGED BY:
MINGGU
27 SEPTEMBER
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Jumat, 28 Agustus 2020 11:19
Ada Apa Ini..? Buruh Ancam Tidur di DPRD
Demo menolak omnibus law di DPRD Kutim.

PROKAL.CO,

SANGATTA. Ratusan buruh yang tergabung dalam beberapa organisasi menggelar unjuk rasa di halaman Sekretariat DPRD Kutai Timur, Kamis (27/8). Dalam aksinya para pengunjuk rasa menyampaikan beberapa poin tuntutan. Diantaranya menyampaikan penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

Selain itu, mereka menuntut agar PT FAM, satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kutim, segera menyelesaikan masalah BPJS para buruh yang selama dua tahun belum dibayarkan. Serta meminta pihak perusahaan segera membayar gaji para karyawan yang hanya dibayarkan sebesar 60 persen.

“Kami meminta agar pemerintah Kutim dan DPRD menyatakan setuju menolak disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Serta meminta DPRD Kutim segera membentuk panitia khusus (pansus) terkait masalah yang dihadapi ribuan buruh di PT FAM yang hanya akan dibayarkan gajinya sebesar 60 persen oleh perusahan,” jelas Andre, salah satu perwakilan buruh saat berlangsungnya hearing dengan DPRD Kutim yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan.

Usai hearing dengan para buruh, Arfan mengaku pihaknya telah sepakat membentuk panitia kerja (panja) untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi buruh dengan pihak perusahaan. “Kami sepakat bentuk panja aja dulu, kalau pansus karena banyak teman-teman yang keluar daerah dan yang lain masih ada empat pansus yang sementara berjalan,” katanya.

Karena para pengunjuk rasa juga mengancam akan menginap di DPRD Kutim dan sifatnya mendesak, maka DPRD harus mengambil kebijakan dan tindakan. Terlebih saat berlangsungnya hearing, tak satupun perwakilan perusahaan yang menghadiri undangan DPRD.
“Karena itu, besok (hari ini, Red) ada anggota DPRD yang siap mendatangi PT FAM, untuk meminta penjelasan tindaklanjut kesepakatan dengan karyawan mereka,” jelas Arfan.

Nantinya dalam kunjungan ke PT FAM, pihaknya akan menanyakan dan mencarikan jalan keluar terkait masalah yang dihadapi sejumlah buruh, seperti masalah BPJS dan gaji karyawan. “Terkait katanya ada dua bulan, hanya 60 persen gaji karyawan yang mau dibayarkan. Tapi mereka tidak mau terima. Juga BPJS katanya ada dua tahun yang belum dibayarkan. Seharusnya itu sudah mendapatkan teguran dan sanksi administrasi,” jelasnya.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Kamis, 30 Januari 2020 22:34

Sabu Disembunyikan dalam Ikan Asin

TENGGARONG. Seribu satu cara ditempuh para pengedar narkoba yang kini…

Kamis, 30 Januari 2020 22:27

Tim Safety Riding Honda Sasar Bontang

BONTANG. Main Dealer Astra Motor Samarinda melalui tim safety riding…

Rabu, 29 Januari 2020 10:25

Pasar SAD, Atap Bocor, Eskalator Masih Ngadat

TANJUNG REDEB. Fasilitas pasar Sanggam Adji Dilyas (SAD) Berau dikeluhkan.…

Senin, 27 Januari 2020 09:58

"Jual" ABG, Long Time Seharga Rp 2 Juta

TANJUNGREDEB. Ar (34) diciduk polisi usai transaksi bisnis prostitusi yang…

Senin, 27 Januari 2020 09:52

Kapal Ditabrak, Nelayan Tewas di Depan Anak

ANGGANA. Di saat cuaca cerah, arus sungai di Muara Mangkubur,…

Jumat, 24 Januari 2020 22:34

Bhayangkari Polres Kukar Peduli Anak

TENGGARONG. Para ibu Bhayangkari Polres Kutai Kartanegara (Kukar) dipimpin Ny…

Jumat, 24 Januari 2020 22:33

Polres Kukar Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat

TENGGARONG. Polres Kutai Kartanegara (Kukar) bertekad meningkatkan terus pelayanan ke…

Jumat, 24 Januari 2020 13:16

Nelayan Diminta Batasi Kegiatan di Laut

TANJUNG REDEB. Selama sepekan terakhir cuaca kurang bersahabat, khususnya bagi…

Senin, 20 Januari 2020 21:59

Cari Ikan, Bocah Meninggal Dunia

TANJUNG REDEB. Seorang anak berinisial Ar (10), dikabarkan meninggal dunia…

Senin, 20 Januari 2020 21:56

Banjir Buat Bupati Kebingungan

TANJUNG REDEB. Intensitas hujan yang tinggi dengan durasi lama, membuat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers