SAMARINDA KOTA. Program penanggulangan banjir tetap dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda di tengah wabah Covid-19. Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air PUPR Samarinda Desy Damayanti mengaku pihaknya kebagian anggaran sebesar Rp 400 miliar. Namun yang bersumber dari APBD murni hanya Rp 100 miliar.
“Karena Rp 300 miliar itu dari Bankeu (bantuan keuangan) provinsi,” tegasnya. Sehingga beberapa proyek yang harusnya bisa berjalan, terpaksa ditunda hingga menunggu pengesahan APBD perubahan. Sedangkan proyek menggunakan APBD murni hanya berupa kegiatan Penunjukan Langsung (PL). “Tidak banyak, karena banyak kegiatan kecil saja, kalau yang dilelang itu dari Bankeu,” urainya.
Bahkan 50 persen kegiatan di Dinas PUPR Samarinda sumbernya berasal dari Bankeu. Sehingga Desy berharap kegiatan besar yang tertunda bisa dibiayai melalui APBD Perubahan mendatang. “Yang dibiayai APBD pun sebenarnya karena sudah berkontrak duluan (sebelum wabah korona). Sisanya ya menunggu perubahan,” tuturnya.
Salah satu proyek pengendalian banjir yang masih berjalan yaitu penurapan di Sungai Handil Kopi dan Kedondong. Sedangkan untuk normalisasi Sungai, kata Desy pihaknya juga dibatasi dengan wewenang tugas. “Makanya seperti Sungai Karang Mumus (SKM) tidak kami jalankan karena dikerjakan provinsi,” tuturnya.
Namun tidak menutup kemungkinan, pihaknya akan menurunkan water master di sejumlah segmen SKM, setelah persoalan dampak sosial diselesaikan. Namun untuk saat ini pihaknya masih berfokus terhadap anak sungai saja. “Itu sampai 2021 diambilalih provinsi (normalisasi SKM), setelah itu baru kami bisa masuk,” urainya. Sedangkan normalisasi di kawasan DI Panjaitan dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III. Dengan demikian, Desy mengaku tugas mereka sedikit berkurang di tengah keterbatasan anggaran usai refocusing. (hun/beb)