SAMARINDA ULU. Pemindahan warga Sungai Karang Mumus (SKM) menjadi catatan tersendiri bagi Pemkot Samarinda. Sebelum ada larangan hibah, warga yang terdampak relokasi mendapat ganti berupa bangunan. Namun setelah itu pemindahan SKM sempat terhambat lantaran warga yang bermukim di sana enggan pindah sebelum mendapatkan kompensasi.
Tak heran langkah pendekatan secara sosial pernah diterapkan almarhum Wakil Wali Kota Nusyirwan Ismail, saat ditugaskan merelokasi warga SKM bantaran S Parman pada 2017. Langkah ini berhasil dan kawasan kumuh di samping Rumah Jabatan Wali Kota itu kini tengah digarap menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Selain itu warga yang bermukim di samping Jembatan Perniagaan sebagian juga telah direlokasi pada tahun lalu. Namun khusus di belakang belakang Pasar Segiri, tak semudah yang dibayangkan. Sebab sosialisasi tak berjalan di kawasan tersebut. Padahal tahun ini menjadi target Pemkot Samarinda untuk menuntaskan persoalan sosial. Setelah sebelumnya sempat tertunda di akhir tahun lalu. Namun upaya pendekatan sosial pun tidak maksimal dijalankan Tim Percepatan Penanganan Dampak Sosial.
Sebagai rencana awal, warga RT 28 yang harusnya mendapat relokasi pertama bulan ini. Sebab hitungan dari appraisal sudah diselesaikan. Sehingga pendekatan secara preventif sangat dinanti warga, agar penggusuran kali ini tidak dianggap barbar. Hal ini disampaikan oleh Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Pasar Segiri, Andi Samsul Bahri, Sabtu (4/7) malam. Pasalnya informasi yang mereka juga tidak jelas mengenai ganti rugi. Ia menilai banyak pihak yang tidak transparan soal dana santunan.
“Jangan main gusur saja, kami minta Pak Jaang (wali kota) temui warga,” ujar Andi. Aksi penolakan warga pun terlihat dari spanduk yang mereka pasang atas nama warga RT 28 serta RT 26 dan 27. Seperti yang diketahui mayoritas penduduk yang berkumim di belakang Pasar Segiri merupakan pedagang yang memiliki lapak di Pasar induk tersebut. Tak heran, mereka pun meminta jaminan hidup ketika nantinya harus kesusahan berjualan.
“Apalagi di masa sulit ini, harusnya caranya lebih manusiawi,” sebutnya. Sebagai warga Samarinda, ia pun tak ingin menghalangi langkah Pemkot Samarinda untuk menuntaskan banjir. Namun Andi menyesalkan lantaran tidak ada jaminan bagi mereka setelah nantinya tergusur.
Terpisah Ketua RT 28 Pasar Segiri, Hasmuddin membeberkan ada sedikit kekeliruan saat pihak kecamatan menyampaikan nilai kompensasi kepada warganya. Sebab warga hanya mengetahui total kompensasi sebesar Rp 5 miliar. Namun belum lama ini setelah mendapat rekomendasi dari
Badan Pengawasan Keuangan dan Bangunan (BPKP) Kaltim, anggaran itu menyusut menjadi Rp 2,5 miliar. Perlu diketahui tahun lalu tim appraisal sudah menyelesaikan tugasnya menaksir biaya yang harus dikeluarkan Pemkot Samarinda. Hitungan ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 26/2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakaan.
Nominal dana kerahiman yang ditetapkan mempertimbangkan aspek biaya pembersihan segala sesuatu di atas tanah, mobilisasi, sewa rumah paling lama 12 bulan, serta tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah. “Tapi sampai sekarang kami juga belum menerima kepastian,” ungkapnya.
Sebelum ada penolakan, Pemkot Samarinda sudah bersikukuh menertibkan bangunan kumuh tersebut hari ini. Namun aparat kepolisian meminta untuk ditunda sementara, lantaran bertabrakan dengan agenda pengamanan aksi mahasiswa. (hun/beb)
