PENAJAM - Lahan pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menganut sistem pengairan tadah hujan. Sehingga, setiap memasuki musim kemarau hasil panen kurang maksimal lantaran kekurangan pasokan air.
Lahan pertanian paling luas di PPU berada di Kecamatan Babulu. Luasnya kurang lebih 8 ribu hektare (ha). Para petani berharap rencana pembangunan Bendungan Telake di Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser cepat terealisasi. Karena dalam perencanaan pembangunan bendungan itu diperkirakan akan mengaliri persawahan di wilayah Paser seluas 7 ribu hektare dan PPU sekira 8 ribu hektare.
Namun, perencanaan pembangunan bendungan untuk irigasi lahan pertanian yang melibatkan Pemkab Paser, Pemkab PPU dan Pemprov Kaltim masih jalan di tempat atau mandek.
Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Setkab PPU Nicko Herlambang mengatakan, rencana pembangunan Bendungan Telake telah digagas sejak 20 tahun silam. Pada saat itu, mantan Bupati PPU dua periode Yusran Aspar masih menjabat Kepala Bappeda Paser. Namun, sampai saat ini pembangunan bendungan untuk irigasi pertanian tersebut belum terealisasi.
Sejauh ini, pihak terkait baru menyelesaikan studi land acquisition and resettlement action plan (larap). Studi larap untuk mendeteksi jumlah pemilik dan luasan lahan warga yang masuk dalam area pembangunan bendungan.
Studi larap selesai baru masuk tahap proses pembebasan lahan. “Studi larap pembangunan Bendungan Telake sudah ada. Studi larap ini untuk menuju pembebasan lahan,” kata Nicko pada media ini, kemarin.
Bendungan Telake ini belum memasuki tahap pembebasan lahan. Karena tahapan penetapan lokasi (penlok) pembangunan bendungan belum diterbitkan oleh Pemprov Kaltim.
“Penlok-nya belum ada. Itu kewenangan provinsi mengeluarkan surat Penlok,” terangnya.
Pembangunan bendungan di aliran Sungai Telake, Kecamatan Long Kali membutuhkan anggaran sekira Rp 1,7 triliun. Pemkab PPU berharap, pembangunan bendungan diambil alih oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) seperti pembangunan Bendungan Sepaku.
“Sudah beberapa kali dilakukan pertemuan antara PPU, Paser dan provinsi membahas masalah Bendungan Telake. Tetapi, kita perlu lagi melakukan pertemuan untuk membahas pendanaannya. Apakah pembiayaan dibebankan ke daerah masing-masing. Kalau anggaran kita sangat terbatas. Karena itu, kami berharap Bendungan Telake sama seperti Bendungan Sepaku yang anggarannya ditanggung pusat,” ujarnya.
Selain pembangunan fisik, Nicko menyatakan, biaya pembebasan lahan juga membutuhkan anggaran besar. Utamanya pembebasan lahan area pembangunan bendungan atau di wilayah Paser. Karena, di wilayah PPU, lahan yang akan dibebaskan hanya untuk akses jaringan irigasi dari lahan pertanian menuju bendungan.
“Kalau lahan bendungan semua wilayah Paser. Kalau PPU hanya untuk jaringan irigasi saja,” tuturnya. (kad/ono)
