Sekkot Ditantang DPRD Samarinda Nih..!! Buka Dong Oknum Proyek

- Minggu, 24 Mei 2020 | 12:41 WIB
Siswadi dan anggota DPRD Samarinda.
Siswadi dan anggota DPRD Samarinda.

SAMARINDA. Ditengah wabah korona ini, antara legislatif dan eksekutif di pemerintahan justru terlihat tidak kompak. Asal muasalnya dari anggaran senilai Rp 350 miliar yang hanya diputuskan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tanpa melibatkan Badan Anggaran.
Nama Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin kini semakin disorot. Pasalnya ia tak ingin diundang Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh DPRD Samarinda. Akhirnya 45 anggota sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Covid 19.

Sebelumnya Sugeng selaku Ketua TAPD menyebut tidak ada yang salah dengan keputusan timnya dalam penganggaran wabah ini. Sebab ia mengacu dari Surat Keputusan Bersama (SK) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dengan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Sejak diterbitkannya aturan tersebut pada 9/4 lalu, TAPD akhirnya menyelesaikan perhitungan akhirnya. Sebab dalam SKB dua menteri ini, memang tidak disebutkan harus berkoordinasi dengan Banggar. Namun lantaran komentarnya itu, justru membuat geram pansus Covid 19. Sebab masih ada saja proyek fisik yang berjalan di tengah penghematan seperti ini “Makanya dicek, saya bisa bongkar oknum siapa yang bermain dibalik proyek,” jelasnya.

Kalimat singkat ini langsung disambut oleh salah seorang anggota DPRD Anhar. “Ya bongkar saja,” tutur Anhar. Padahal dalam pembahasan seperti ini, menurutnya Pemkot Samarinda tak perlu terlalu kaku dengan aturan. Sebelumnya seorang anggota Pansus Covid-19 Jasno mengatakan hak kepala daerah dalam bertindak cepat, guna mengatasi wabah ini. Namun ia meminta pengawasan harus tetap dijalankan oleh dewan.

“Anggaran segitu besarnya, jangan sampai tidak tepat sasaran, ” tuturnya. Tak heran dalam beberapa kali RDP dengan BPBD maupun Dinas Kesehatan, ia pun aktif menyuarakan kritikannya. Termasuk persoalan sembako dan kebutuhan sosial masyarakat yang terdampak langsung wabah korona. “Kami juga perlu tahu pos-pos anggaran mana saja. Agar kami bisa mengawasi jalannya aturan, ” pungkasnya. (hun/beb)

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Arus Mudik Laut di Samarinda Belum Meningkat

Jumat, 29 Maret 2024 | 20:00 WIB

Bendungan Marangkayu Sudah Lama Dinanti Warga

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:45 WIB
X