SAMARINDA KOTA. Pandemi korona kembali membuat sebagian warga mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Imbauan Wali Kota Syaharie Jaang kepada perusahaan untuk tidak melakukan PHK, tidak diindahkan. Namun hingga saat ini status pandemi belum juga dicabut. Sehingga banyak pengusaha yang memilih untuk mengurangi jam kerja. Sehingga pengasilan mereka berkurang. Tak heran kebijakan PHK menjadi pilihan.
Menurut pendataan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda saat ini ada 352 karyawan terkena PHK. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Disnaker Samarinda Lujah Irang. “Sebagian besar berasal dari perusahaan tambang dan perkayuan,” kata Lujah. Bahkan ia menduga jumlah tersebut bisa lebih banyak lagi. Sebab tak semua pengusaha mau bersikap jujur apalagi sudah mendapat peringatan duluan dari wali kota.
“Itu yang baru melapor mungkin masih banyak lagi. Tapi tidak melapor,” jelasnya. Hanya saja Disnaker Samarinda tak bisa berbuat terlalu jauh. Pasalnya keputusan ini diambil pengusaha untuk mampu bertahan di tengah pandemi korona ini.
Sehingga Disnaker hanya diminta untuk mendata sejumlah karyawan yang trkena dampak korona. Terutama mereka yang mendapat PHK agar mendapat bantuan berupa sembako dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda.
Sebelumnya dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Samarinda Ridwan Tassa bahwa pihaknya diminta untuk mendata sejumlah warga miskin maupun yang terdampak langsung atas wabah korona ini. “Khusus bantuan dari BPBD, diperuntukkan bagi mereka yang belum terdata sebagai penerima bantuan dari manapun,” jelasnya.
Selain warga miskin lanjut Ridwan, karyawan yang terkena juga masuk sebagai penerima bantuan dari BPBD. Bantuan sembako tersebut senilai Rp 135 ribu yang berisi paket sembako berupa beras, minyak, gula dan indomie. Sedikitnya ada 34 ribu warga yang masuk dalam Dinas Sosial. Namun saat ini data tersebut masih diperbarui oleh masing-masing kelurahan. (hun/beb)
