SAMARINDA KOTA. Pademi korona belum juga berakhir. Bahkan kondisinya semakin genting, apalagi di Samarinda jumlah pasien yang positif bertambah. Di Samarinda saat ini sudah ada lima orang masuk sebagai Pasien Dengan Pengawasan (PDP), dua di antaranya positif terkena Covid-19.
Tak heran pemerintah pusat mentitahkan setiap daerah untuk memangkas anggaran, khususnya yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Tak menutup kemungkinan pembangunan pun banyak tertunda tahun ini.
Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda pun membenarkan hal ini. “Pasti ada yang terpangkas. Perhitungan sementara ada Rp 8,6 miliar itu sudah dengan DAK (dana alokasi khusus, Red),” kata Sugeng, Jumat (3/4). DAK merupakan anggaran dari pemerintah pusat untuk proyek yang sudah ditentukan.
Namun untuk asal usulnya, Sugeng mengaku masih dimatangkan lagi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda. Tetapi ia memastikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga harus berdiskusi terlebih dahulu dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda. “Daftarnya masih diolah Bappeda. Kalau sudah selesai baru kami berhadapan dengan dewan,” kata Sugeng.
Terpisah, Kepala Bappeda Samarinda Ananta Fathurrozi menambahkan, saat ini pihaknya tengah disibukkan dengan pendataan setiap kegiatan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Ya, kami masih mendata semua kegiatan di OPD terkait, baik yang sudah dilaksanakan dan yang belum,” tuturnya.
Sehingga besar kemungkinan, kegiatan yang sudah berjalan pun nantinya akan tertunda pembayarannya. Sayangnya perhitungan ini belum dirampungkan oleh Bappeda. Namun dapat dipastikan sejumlah kegiatan fisik maupun non fisik yang berasal dari DAK pasti akan banyak tertunda.
“Dengan melihat kebutuhan yang diperlukan berdasar perhitungan Gugus Tugas untuk melakukan pergeseran dan atau refocusing anggaran,” urai Ananta. Salah satu pemegang kegiatan fisik paling banyak berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda. Saat dikonfirmasi melalui instasi terkait, Kepala Dinas PUPR Samarinda, Hero Mardanus mengaku hingga kini belum mendapatkan informasi lebih detail. “Persisnya ada berapa saya belum tahu. Karena masih menunggu perkembangan dan situasi yang ada,” kata Hero.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas PUPR Samarinda, Cecep Herly. Pasalnya ia hanya mendengar informasi ada pergeseran DAK. “Kalau DAK dari pusat sudah dihentikan atau dibatalkan, tapi kalau dari APBD murni, saya juga masih menunggu informasi,” pungkas Cecep. (hun/nha)
