SIDODADI. Menjelang pembongkaran, salah seorang warga dari RT 28, Mujiono mengaku tak kaget dengan wacana tersebut. Pasalnya sejak puluhan tahun ia tinggal di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM), rencana Pemkot Samarinda hanya sebatas wacana.
“Langkahnya cuma sampai pendataan saja. Sama seperti sekarang, rumah didata dikasih stiker. Lalu tidak ada kabar,” kata Mujiono.
Bahkan ia mengaku setiap tahun, ada saja petugas dari kelurahan yang mendata rumah yang ia jadikan sebagai warung itu. Namun tahun ini ia mendapat informasi bahwa warga yang terdampak relokasi akan mendapat bantuan.
“Selain berupa uang, kami juga mau dibantu cicil rumah. Enggak tahu tuh benar atau enggak,” tegasnya.
Namun hal ia tak terlalu ia tanggapi serius. Pasalnya wacana itu sudah pernah dijanjikan, bahkan beberapa tahun yang lalu.
“Dari 4 tahun lalu katanya mau dibongkar. Sampai sekarang tidak ada juga kan,” terangnya.
Meski demikian, ia meminta agar Pemkot Samarinda bisa konsisten dengan rencana ini. Sebab informasi yang ia terima dalam bulan ini juga akan ada rencana pembongkaran. “Katanya seperti itu. Kalau memang benar, ya kami minta ganti rugi lah,” tegasnya.
Terpisah sebelumnya Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Dadang Airlangga mengaku pihaknya juga akan membantu dalam hal penyediaan rumah.
“Tapi bentuknya berupa cicilan ya. Karena ada program rumah murah khusus masyarakat yang berpenghasilan rendah,” kata Dadang.
Namun warga yang terdampak relokasi juga tetap mendapatkan dana kerohiman. Dana tersebut digelontorkan dari bantuan provinsi senilai Rp 5 miliar.
“Ini sedang tahap verifikasi kembali data yang dihitung oleh tim appraisal. Setelah itu akan kami gulirkan,” pungkas Dadang. (hun/beb)
