SAMARINDA KOTA. Tak semua pembangunan berjalan mulus tanpa memperhatikan kualitasnya. Seperti yang terlihat di trotoar Jalan Kesuma Bangsa. Pembangunan yang disebut beuatifikasi trotoar itu nyatanya justru tak seindah yang diharapkan.
Padahal proyek ini baru saja berjalan menggunakan APBD perubahan tahun lalu di bawah pengerjaan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda. Nilainya pun tak sedikit. Rp 1 miliar. Rencana beautifikasi trotoar ditujukan memberi ruang bagi pejalan kaki atau pedestarian hingga fasilitas bagi penyandang disabilitas.
Menanggapi hal ini Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya mengaku kecewa berat dengan hasil pembangunan yang nyatanya sangat boros APBD.
“Kecewa dengan hasilnya. Sudah lah pembangunan tidak usah latah ikut-ikutan seperti kota lain,” ujar Angkasa. Ia pun mempertanyakan kualitas bahan dasar yang melapisi pembangunan trotoar tersebut. Pasalnya proyek tersebut masih berumur jagung.
“Apa ini disebut proyek gagal? Sebagai perwakilan warga, justru tidak bangga karena semacam proyek tak memperhatikan kualitas,” jelasnya. Sebagai komisi yang mengawasi pembangunan, Angkasa mengaku mendapat banyak PR. Khususnya dalam pengawasan sejumlah pembangunan Pemkot Samarinda.
“Sudah lama saya ingin mengomentari ini. Kenapa pembangunan hanya berdasarkan keinginan bukan kebutuhan,” paparnya. Ia pun berniat meninjau kembali sejumlah pembangunan yang dirasa tidak memiliki manfaat bagi masyarakat. Seperti trotoar Kesuma Bangsa yang paling mencolok di tengah kota.
“Kalau memang ini jadi pilot projek. Harusnya kualitas diperbaiki. Karena kota lain juga begitu sehingga bermanfaat bagi masyarakat,” urainya.
Terpisah Kepala Bidang (Kabid) Prasarana Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda Wahyuni Nadjar menambahkan tahun ini proyek beuatifikasi trotoar tetap dilakukan. Anggarannya pun lebih besar dari sebelumnya.
“Tahun ini dianggarkan Rp 3 miliar,” kata Wahyuni.
Namun mengenai perbaikan, Wahyuni mengaku tidak tahu menahu dan menyerahkan langsung kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Samarinda Farid. Namun hingga saat ini yang bersangkutan belum juga memberikan komentar. (hun/beb)
